Banyuasin| CN- Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) kiprahnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Ormas Underbow Presiden Joko Widodo ini terus menulis sejarah di masyarakat.
Salah satunya DPD JPKP Kabupaten Banyuasin, yang terus menyuarakan ketimpangan dan ketidak sesuaian yang menurutnya terlalau berlebihan menimbulkan kesan pemborosan.
” Kami menilai ada pemborosan, atau lebih pasnya, diduga ada mark up belanja pakaian PNS pada Sekretariat Dewan Banyuasin anggaran tahun 2020,” kata Ketua DPD JPKP Banyuasin Indo Sapri , saat dibincangi awak media di kantornya Jalan Reoseli Kelurahan Pangkalan Balai. Minggu (4/4/2020).
Indo melanjutkan ” kita akan datangi sekwan dengan membawa masyarakat untuk melihat langsung bagaimana bentuk baju yang menurut kami harganya sangat fantastis. tentu jika benar adanya hal itu sungguh menyayat hati masyarakat.
Ditengah pandemi covid-19, sambungnya ” kita ketahui banyak orang berkais mengumpulkan beras untuk sekedar makan menghidupi keluarga, begitu terbalik, PNS di Sekwan malah membeli baju yang nilainya jutaan” imbuhnya.
“Ya kami pastikan dalam waktu dekan bersama masyarakat kami akan ke kantor dewan melihat langsung seperti apa baju yang harganya 1 juta lebih tersebut. Perlu kita ketahui, padahal harga baju PNS bisa kita lihat melaui jual onloline, yang paling mahal di harga 500 ribu sampai dengan 700 ribuan saja ” tegasnya.
Sementara Sekwan Banyuasin Adam Ibrahim menuturkan, tekait persoalan belanja baju bukan masa dirinya.
“Terimahkasih infonya, saya tidak bisa cerita banyak, sebab saat itu bukan masa saya menjabat Sekwan ” ucapnya, melalui WhatsApp beberapa waktu lalu.(Pahrul)
