Lampung Barat CN – Pekon Purajaya, Kecamatan Kebuntebu, Kabupaten Lampung Barat menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Pekon kegiatan 2024 melalui APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN bertempat di balai pekon
Rabu (04/01/2023).
Hadir dalam agenda tahunan tersebut Sekcam Fithry Aydi, S.Sos., mendampingi Camat Ernawati, S.E., dan para kasi, Kepala Dinas instansi Pendamping Desa Akhmad Suryanto, Pendamping Lokal Desa (PLD) Andika Solehudin Hamadi, Pendamping PKH, Babinsa, Babinkamtibmas, Kepala, Paud, SD/MI, SMP/MTs jajaran Lembaga Hipun Pekon (LHP), LPMP, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Kelompok Tani, Bidan Desa, Perawat Pekon, organisasi pekon.
Dalam sambutannya Fhitry Aydi mengapresiasi keterlibatan semua pihak pekon dalam musrenbang tersebut, hal itu menjadi bukti peran serta warga yang baik dalam kebersamaan membangun pekon baik secara SDM maupun SDA.
Pihaknya menegaskan tujuan dilaksanakan Musrenbang Pekon adalah pembahasan dan penyelamatan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Pekon Tahun 2023 dan penyepakatan daftar prioritas usulan kegiatan pembangunan pekon tahun berikutnya yang akan diusulkan melalui Musrenbang kecamatan
Musrenbang adalah forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan setiap tahun untuk membahas,mengaji, menentukan dan menyepakati Rencana Kerja Pembangunan Desa/Pekon (RKPPekon) tahun anggaran yang direncanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (Stakeholder) dari bawah ke atas,” tegasnya.
Pihaknya juga menyebutkan dalam Musrenbangdes seluruh masyarakat pekon mendapatkan ruang untuk menyampaikan aspirasi dan mengusulkan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan. Inilah yang disebut dengan musyawarah desa yang ideal.
Peratin Samsu Kendar, S.Hut., menyampaikan selamat tahun baru 2023 semoga tahun ini akan lebih baik dari sebelumnya dijauhkan dari bala dan bencana selalu diberikan perlindungan dari Allah,SWT.
Pada kesempatan itu Samsu Kendar terlebih menyampaikan seputar Dana Desa (DD) 2023 dimana pagu Rp900an Juta, yang akan dimanfaatkan seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) minimal 10% dan maksimal 20%, Ketahanan Pangan 20%, Operasional Pekon (OP) 3% dan sisanya untuk kebutuhan lain diantaranya kegiatan pembangunan fisik dan non fisik salah satunya lanjutan pembangunan GSG.
Berkenaan dengan itu semua pihaknya meminta untuk saling bekerjasama berkoordinasi dengan petugas berkompeten seperti pendamping desa agar DD tersalurkan dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan peraturan yang berlaku.
Sementara terkait usulan 2023 realisasi 2024 terdapat beberapa prioritas sehingga pada Musrenbang ini akan diambil tiga skala prioritas yakni pembangunan dan rehab infrastruktur jalan yang tidak terdanai melalui DD.
Termasuk usulan dari dinas instansi seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Dinas Perkebunan, Pertanian maupun lainnya.
Dengan banyaknya usulan Samsu Kendar berharap bukan hanya akan membawa tiga prioritas usulan melainkan lebih dari itu, walaupun realisasinya tergantung keputusan Pemerintah Kabupaten.
(***)
