Lampung Barat CN – Dalam rangka menyiapkan penyusunan anggaran, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Barat (Lambar) mengadakan Rapat Koordinasi Penyusunan Program dan Anggaran Tahun 2023 di Aula Kagungan Setda, Senin (09/01/ 2023).
Rakor tersebut dipimpin oleh Penjabat (Pj) Bupati Lampung Barat (Lambar) Drs. H. Nukman,M.M, didampingi Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. Adi Utama, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Wasisno Sembiring, Tim ahli Provinsi Lampung Dr.M. Abadi, SH. MA. MH selaku pemateri, Kepala Perangkat Daerah, Serta Camat Se-Kabupaten Lampung Barat.
Sebelum memulai Rakor tersebut, Nukman menyerahkan penghargaan atas Realisasi penyerapan kinerja Anggaran Angaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) melalui Aplikasi pelaporan pembangunan secara online di pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat tahun 2022.
Penghargaan yang di dapat yaitu Kategori Badan yang diberikan kepada Badan pengelolaan keuangan daerah (BPKD), Badan kepegawaian dan pembangunan sumber daya manusia (BKPSM), Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda).
Selanjutnya, Kategori dinas, Dinas kepemudan olahraga dan pariwisata (Disporapar), UPTD Rumah sakit alimudin umar, dinas ketahanan pangan kemudian untuk kategori kecamatan, Kecamatan Batu Brak, Kecamatan Sumber Jaya, Kecamatan Way Tenong.
Dalam arahannya, Nukman menyampaikan beberapa hal diantaranya menyampaikan agar pertemuan ini dijadikan sebagai sarana komunikasi dan bersinergi dalam melaksanakan tugas agar tidak ada miskomunikasi.
“Tujuan diadakan Rakor ini untuk menyiapkan penyusunan anggaran yang sesuai dengan rencana anggaran yang telah disusun serta menciptakan sinergitas antara perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggung jawaban”, imbuhnya.
Sebab, pengelolaan APBD merupakan katalisator pembangunan di suatu daerah. APBD yang bermutu tentunya dapat membuat perkembangan ekonomi menjadi berkualitas, dapat menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi juga dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran.
Terakhir, Nukman berharap kepada Tim ahli gubernur agar dapat memberikan pengarahan dan masukan dalam rangka kolaborasi pembangunan antara provinsi dan kabupaten agar pembangunan lebih optimal.
(***)
