Bantan/CN- Pada hari kamis 8 juni 2023 kecamatan Bantan melaksanakan Sosialisasi Peraturan Mentri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia no 9 tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial. Yang diikuti oleh seluruh kepala desa diwilayah ke camatan Bantan kabupaten Bengkalis.
Sedangkan pemdes Berancah langsung menindak lanjuti dengan melaksanakan Sosialisasi Peratruran Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutan no 9 tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial. Dilaksanakan pada hari Jum’at 9 juni 2023 bertempat di balai Desa Berancah yang dihadiri oleh Kepala Desa, ketua BPD, kepala dusun, perangkat Desa, ketua RT/RW, tokoh masyarakat desa Berancah dan undangan lainnya.
Sosialisasi tersebut dibuka dan dipimpin langsung oleh Kades Berancah Turadi,
Pada saat sosialisasi itu Turadi menyampaikan dengan adanya peraturan dari mentri Lingkungan Hidup dan Kehutan no 9 tahun 2021 tersebut dan tindak lanjut dari peraturan ini, ada tiga krosial dari peraturan ini , ini sebenar nya sudah lama kita tunggu, cuma belum ada aturan dan petunjuk yang jelas sebagai acuan terkait masalah hutan. kata Turadi.
Ada yang mengusulkan kelompok perkebunan karet, kelompok magrove, di wilayah kawasan hutan, pokoknya banyaklah yang dapat dilakukan ujar Turadi.
Tapi selama ini kita tidak ada petunjuk apa yang harus dilakukan, apa yang harus dibuat, termasuk juga pemanfaatan kawasan hutan untuk tambak udang pada tahun 2017 – 2018 pada saat itu masa transisi, sebelum nya ada undang undang no 41 tahun 1999. Dan peraturan pemerintah 23 tahun 2021 baru terbit tahun 2021, dalam masa transisi, dan undang undang desa no 6 tahun 2014 terbit peraturan pelaksanaan nya yaitu Peraturan Pemerintah no 43 tahun 2014 dalam berjalan dalam masa berjalan itu terbit peraturan pelaksanaannya. Kata Turadi.
Dengan terbitnya Peraturan Mentri Lingkungan Hidup dan kehutanan Republik Indonesia no 9 Tahun 2021 sebagai peraturan teknis nya. Disini lah kita dapat mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan dan inilah celah kita untuk memanfaatkan kawasan hutan dan pemerintah memberikan ruang dan kesempatan kepada desa dan masyarakat untuk memanfaatkan kawasan hutan, dan harus mengurus izin sampai ke pemerintah pusat, dan harus membayar pajak yang sudah ditetapkan. Ujar Turadi.
Pada peraturan itu juga selain hutan lindung boleh dimanfaatkan dan diolah oleh masyarakat selama maksimal 35 tahun dan dijadikan hutan desa dan luas kawasan nya boleh digarap oleh masyarakat seluas 5.000H Ha, dan masing masing masyarakat boleh mengarap hutan 15 Ha perorang. Ujar Turadi.
Turadi juga menganjur kan membentuk kelompok-kelompok dan memilih ketua, sekretaris dan bendahar. untuk masing masing RT membetuk kelompok minimal 15 orang. Tutur Turadi .
(Julita)
