Padangsidimpuan CN Wakil Wali Kota Padangsidimpuan, pimpin pelaksanaan rembuk Stunting TPPS (Tim Penanggulangan Penurunan Stunting)
di aula Hotel Mega Permata, Senin (12/6/23).
Kegiatan rembuk tersebut dihadiri oleh unsur yang tergabung dalam TPPS Kota Padangsidimpuan yaitu unsur Forkopimda sebagai tim pengarah, beberapa OPD yang mengampu (yang menyokong) indikator terkait stunting baik dari kecamatan, kementerian Agama, TP-PKK, Universitas Aufarroyhan, FKUB Kota Padangsidimpuan serta stakeholder terkait lainnya.
Adapun tujuan kegiatan rembuk Stunting kota Padangsidimpuan, adalah untuk menyampaikan hasil analisa situasi dan rancangan rencana kegiatan intervensi penurunan stunting kab/kota yang terintegrasi, mendeklarasikan komitmen Pemerintah Kota Padangsidimpuan dan menyepakati rencana kegiatan intervensi penurunan stunting terintegrasi serta membangun komitmen publik dalam kegiatan penurunan stunting terintegrasi di Kota Padangsidimpuan.
Kabid pemerintahan pembangunan manusia dan kesra Baplitbangda kota Padangsidimpuan, Deni Afnita Siregar SE, dalam laporannya mengatakan bahwa angka prevalensi Kota Padangsidimpuan pada tahun 2021 sebesar 32,01% kemudia pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 3,3% menjadi 28,81 %.
“Untuk tahun 2023, pemerintah pusat menetapkan target angka prevalensi stunting kota Padangsidimpuan, diharapkan turun sebesar 5,4 %, untuk mencapai target 23,39%, oleh karena itu perlu akselerasi dan kolaborasi lintas sektor dalam percepatan penurunan stunting untuk pencapaian target yang telah ditetapkan” ujarnya
Wakil Wali Kota (Wawako) Padangsidimpuan, Ir Arwin Siregar MM, mengatakan bahwa untuk mencapai target tersebut, maka Pemko Padangsidimpuan telah melakukan langkah upaya untuk percepatan penurunan stunting di Kota Padangsidimpuan yaitu dengan menetapkan TPPS Kota Padangsidimpuan dan juga membentuk TPPS Kecamatan dan TPPS Desa/Kelurahan dan semua tim dimaksud sudah siap terbentuk.
“Saya selaku ketua TPPS Kota Padangsidimpuan, memintak dan mengajak semua unsur dalam TPPS Kota, agar kedepan dapat lebih meningkatkan komitmen bersama dan memaksimalkan peran lintas sektoral dan TPPS dalam rangka percepatan penurunan stunting, mekanisme pelaksanan kerja TPPS harus dilaksanakan secara optimal secara kolaboratif dengan pendekatan pentaheliks (pemerintah, masyarakat,
lembaga usaha, akademisi dan media) yang intinya harus melibatkan semua pihak” pungkas Wawako.
(Hs nst).
