Senin, ( 13/11/2022 ) Padangsidimpuan
Cakrawala Nusantara.id Pj. Wali Kota Padangsidimpuan, diwakili Asisten I Pemerintahan, Iswan Nagabe S.Sos MM, membuka acara sosialisasi Peraturan daerah (Perda) no.2 Tahun 2022, tentang Perlindungan Lahan Pertanian di Kota Padangsidimpuan, dilaksanakan di aula MAN2, Senin (13/11/2023).
Turut menghadiri, Kadis Pertanian, Camat Padangsidimpuan Selatan dan yang mewakil Kabag Hukum Setda Kota Padangsidimpuan, Kasubbag Analis Perencanaan Peraturan Perundang-undangan.
Subbag Analis Perencanaan Peraturan Perundang-undangan, Bagian Hukum setda Kota Padangsidimpuan, Anni Cholilah Harahap SH, yang menjadi panitia penyelenggara menyampaikan bahwa peserta sosialisasi adalah aparatur kelurahan yakni lurah,Kepala lingkungan dan tokoh masyarakat se-kecamatan Padangsidimpuan Selatan
Tujuan daripada kegiatan dimaksud adalah untuk mensosialisasikan Perda No.2 Tahun 2022 terhadap para aparatur kelurahan dan masyarakat agar nantinya dalam penetapan wilayah lahan pertanian di Kota Padangsidimpuan, tidak menimbulkan konflik.
“Sosialisasi ini adalah untuk memperkenalkan produk hukum daerah yang baru disyahkan kepada para pemangku kepentingan di Kelurahan agar lebih memahami peraturan tentang hak milik lahan pertanian” ujarnya.
Pj. Wali Kota, yang diwakili Asisten I, mengucapkan selamat datang kepada para peserta sosialisasi, dengan harapan para peserta dapat mengikutinya sehingga nantinya bisa memahami makna dan tujuan dari Perda no.2 Tahun 2022 tersebut.
“Selamat datang dan selamat bersosialisasi, dengan harapan pelaksanaan sosialisasi ini, dapat bermanfaat untuk tugas-tugas kedepannya, ikutilah kegiatan ini dengan sungguh-sungguh sehingga anggaran yang dikucurkan untuk pelaksanaan kegiatan ini tidak sia-sia” harap beliau.
Sementara itu Kadis Pertanian Kota Padangsidimpuan, Edi Darwan Harahap SP, mengatakan bahwa pihak kementerian Pertanian RI, telah mendesak Pemerintah Kota untuk menetapkan luas lahan pertanian di Kota Padangsidimpuan, tetapi dalam hal ini Pemko belum bisa menetapkan, mengingat masih diperlukan koordinasi yang intens dengan pemangku kepentingan lain sehingga tidak menimbulkan masalah nantinya dalam keputusan akhir penetapan luas lahan pertanian di Kota Padangsidimpuan.
“Walaupun Kementerian Pertanian RI, sudah mendesak Pemko Padangsidimpuan, untuk menetapkan luas lahan pertanian, tetapi kita belum berani mengingat masih diperlukannya koordinasi dengan pihak-pihak tertentu sehingga tidak ada yang akan dirugikan dalam pemetaan akhir penetapan luas lahan pertanian di Kota Padangsidimpuan”ujarnya.
“Insya Allah, tahun 2024 Pemko akan menetapkan luas lahan pertanian di Kota Padangsidimpuan, yang akan dimulai dengan permintaan data-data dari para aparatur kecamatan, Desa, Kelurahan, Kepling dan juga dari tokoh masyarakat setelah selesainya pelaksanaan sosialisasi ini”
Pungkasnya. (Hs nst).
