BANNER IKLAN

P/T Mantan Plt. Kadis Perizinan H.P DAULAY SP, MSI Biang kerok dari permasalahan Berdirinya dan Operasinya PMKS PULO PADANG Pegiat Lingkungan, Sidik,Lidik dan Adili oleh Yudikatif (POLISI, JAKSA DAN PENGADILAN)

oleh -244 views
oleh

Labuhanbatu CN.Id.Priksa dan Tangkap Mantan kadis Perijinan Labuhanbatu H.P Daulay SP.MSI apa bila terbukti di dalam Perencanaan pendirian PT.PPSP (Pulo Padang sawit permai).

Penjarakan saja , sejak awal telah ditentang oleh masyarakat 8 tahun yang lalu semenjak diketahuinya rencana berdirinya pabrik kelapa sawit yang dekat dengan pemukiman masyarakat yang akan menimbulkan dampak kesehatan buruk, mengganggu ketenangan atas kebisingan operasional dan dampak limbah serta polusi udara dan berbagai aspek pencemaran lingkungan yang di timbulkannya dan sampai saat ini terjadi pro kontra dan buat kisruh ditengah masyarakat dan menjadi sorotan publik serta viral diberbagai media dari pantauan wartawan pada hari Jum’at tanggal 30 May 2024.

 

Ironisnya dari awal penolakan yang dilakukan masyarakat sekitar dianggap angin lalu oleh pemerintah atas penolakan PMKS PT.PPSp di Kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara itu di duga kuat karena pemiliknya adalah Bupati kabupaten Labuhan batu pada saat itu dimulai berdiri , sampai pemilik / H. PANGONAL HRP Bupati Labuhanbatu terjerat OTT KPK RI dalam kasus Korupsi.

 

Memulai pekerjaan pembuatan prosedur perizinannya diduga syarat dengan tekanan dan tidak sesuai dengan peraturan dan perundngan yang berlaku karena telah berlaku ASAL BAPAK SENANG,(ABS) hal itu terjadinya beberapa kali pergantian Kepala Dinas Perizinan Kabupaten Labuhanbatu saat itu.

 

Pejabat Dinas yang terkait yang dibawah perintah Bupati yang ternyata seorang koruptor tersebut tidak berani mengeluarkan ijin rekomedasi akan berdirinya PKS di Kelurahan Pulo Padang Kecamatan. Rantau Utara Kabupaten. Labuhanbatu . Kadis yang Mundur, M. Yunus Ritonga, Ikramsyah dan Turing Ritonga, akhirnya muncul sosok nama pengganti kadis perijinan yang merasa mampu dan berani mengeluarkan ijin rekomedasi PKS Pulo Padang yang menjabat Pelaksana Tugas yaitu P. Daulay SP. MSI dan saat ini berkoar – koar di berbagai group wartawan dan medianya sebagai tokoh yang berani ambil resiko atas ke kisruhan PMKS tersebut.

BACA  Gerak Cepat Tiga Pilar KEL. Sorek Satu Dan Donatur Yang Daemawan Mengurus Warga Yang Sakit

 

Keterangan diatas dinyatakan dan dibenarkan oleh seorang sahabat dan yang saat itu bersama P. Daulay SP. MSI di Kantor ataupun diluaran yaitu Dede Zulfahri atau Bung DEKA yang aktif dalam berbagai organisasi kepemudaan, LSM dan sekaligus wartawan, membeberkan kepada publik karena rancu dan kisruh serta prihatin atas pro kontra PMKS PT.PPSP yang viral belakangan ini dan mencederai Keadilan dan hukum ditengah tengah masyarakat.

 

Saat diminta kawan-kawan wartawan tentang pendapat nya bung DEKA mengatakan, memang sejak mulai rencana pendirian PKS di kelurahan Pulo Padang sudah menemui penolakan oleh masyarakat sekitarnya yang pada saat itu dari awalnya masyarakat masih bersatu menolak berdirinya PKS di tempat tinggal mereka berbagai cara di lakukan untuk berlangsung berdirinya PKS tersebut.
Bung DEKA pun juga mengatakan semulanya masyarakat sudah kembali tenang dan damai menjalani kehidupan nya karena mendengar isu dibatalkan nya berdiri PKS di pemukiman masyarakat Pulo Padang dan di gantikan dengan pembangunan perumahan, seiring waktu berjalan masyarakat sadar mengapa pembangunan perumahan di butuhkan material seperti membangun plaza atau pabrik dan dari sinilah dimulai kembali terjadi kontra disaat masyarakat kwartir dengan ketenangan serta kedamaianya terusik kembali akibat berdirinya PKS di pemukiman mereka. Bung DEKA menyayangkan sekali sikap penahanan aktivis lingkungan hidup yang menyuarakan aspirasi masyarakat seharusnya perlu di pertanyakan kepada pemerintah apakah jalan yang di lalui angkutan tangki pengangkut CPO dan mobil truck dengan kapasitas tonase berlebihan sudah layak menurut Perda Kabupaten. Labuhanbatu yang di duga jalan yang di lalui tersebut masih dalam pengawasan dinas perhubungan kabupaten, ujar bung DEKA penuh tanya,pada hari Senin tanggal 27 may 2024.

BACA  Kadis LH Suwandi Turun Langsung Bersih Bersih Kota Bagansiapiapi

Dengan apa yang di utarakan bung DEKA sejatinya pemerintah harus meninjau ulang kembali mengenai izin rekomedasi berdirinya PKS di kelurahan Pulo Padang Kecamatan Rantau Utara , kuat dugaan perjalanan perolehan izin dan rekomedasi yang di keluarkan untuk PT.PPSP penuh dengan trik dan intrik serta tekanan dan kesewenang – wenangan Penguasa waktu itu yang dilakukan oleh mantan kadis perijinan H.P Daulay sekaligus pemilik koran Pindo merdeka serta mantan dosen di salah satu kampus universitas di Kabupaten Labuhanbatu. Peninjauan kembali ijin PT.PPSP yang dinilai keluar izinnya di paksakan banyak mekanisme yang dilanggar dalam pengeluarannya.

BACA  Polres Tebing Tinggi Berikan Bantuan Sembako kepada Purnawirawan Polri

 

Hasanuddin Hasibuan SH tokoh jurnalis, aktivis dan pengamat pemerinta, lebih tegas dan meminta agar penegak hukum Lidik dan Sidik serta adili biang kerok sumber masalah Pengeluaran izin PMKS PT. PPSP, baik diminta / laporkan atau tidak diminta / dilaporkan karena ini bukan delik aduan karena diduga kuat pengeluaran izin penuh rekayasa, tekanan dan intervensi kekuasaan, berbagai pelanggaran kriminal ditemukan disana, mulai dari KKN ( Kolusi, Korupsi dan Nepotisme), Pembuatan Surat Palsu / Pemalsuan Surat data autentik pasal 263 dan 264 serta berbagai pelanggaran hukum ditemukan disana.
Pemerintah harus hadir memberikan solusi atau keputusan demi tegaknya keadilan, hadirlah jadi penegak hukum sesuai Pancasila dan UUD 1945 dan prosedur hukum turunannya dengan bijak dan benar demi keadilan berbangsa dan bernegara, ujar dan harapannya.

 

Permasalahan begitu komplek terkait berbagai rekomendsi dan izin yang diduga direkayasa dari awal berdiri karena pemilik penguasa, rekomendasi dan persyaratan baik izin Andalalin, izin Amdal dan persyaratan perizinan lainnya atas pendirian PMKS diduga dikangkangi dan direkayasa, maka perlu penyelidikan oleh penegak hukum.

 

Mantan Kadis Perijinan Paruhuman Daulay SP MSi, Polres Labuhanbatu Tim konfirmasi terkait berita ini , tidak memberikan jawaban ,sampai berita ini naik ke meja Redaksi.
** ( TIM / DR.Rangkuti ) **.

No More Posts Available.

No more pages to load.