BANNER IKLAN

DPD Dewan Pimpinan Daerah APPI Asosiasi Persatuan Pewarta Indonesia Mengajak Masyarakat Rantau Panjang Mengawasi Uang Rakyat ADD Tahun 2020 Sampai Tahun 2024.

oleh -9 views
oleh

Aceh Timur–Mcn
Menanggapi keluhan warga rantau panjang maupun yang beredar di Sosmed kepala Desa yang di periksa dan ada juga sudah tersangka terkait Korupsi Dana Desa untuk asosiasi persatuan pewarta Indonesia media nasional, sebagai bagian mitra pemerintah turut berperan aktif dalam mendukung keberhasilan program pembangunan nasional yang di lakukan oleh pemerintah demi memajukan rakyat nya.

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu upaya yang saat ini tengah diprioritaskan oleh DPD APPI Idonesia ) untuk mendukung Pemerintah memajukan Indonesia.Kata Ketua DPD APPI Cabang Aceh Timur Indonesia (HASBi .Selasa.(24/6/2024)

Jadi Kata Hasbi program harus prioritaskan Indonesia tahun 2024 umumnya di Aceh Dan Khususnya di Kabupaten Aceh Timur adalah memonitor dan mengawasi penggunaan dana ADD atau DD yang di lakukan oleh kepala Desa itu prioritas pertama. karna apa ini juga merupakan suatu atensi dari Bapak Presiden Republik Indonesia.”Katanya.

BACA  Patroli Skala Besar Polres Tebing Tinggi Antisipasi Penyakit Masyarakat dan Tindak Pidana

Peran aktif masyarakat serta ikut serta berpartisipasi aktif mengontrol dalam pengawasan dan monitoring penggunaan dana Desa ini karena itu merujuk kepada instruksi dari Bapak Presiden RI maka kami dari asosiasi persatuan pewarta Indonesia i yang juga mendukung program pemerintah

Hasbi juga memaparkan untuk memprioritaskan kerja daripada awak media tahun 2024 ini untuk melakukan pengawasan penggunaan dana ADD yang di lakukan oleh Pemerintah Desa,

dengan cara kami akan meminta nanti laporan penggunaan dana Desa di setiap Desa sejak tahun misalnya 2020 – 2024 kita akan evaluasi apakah dalam penggunaan Dana Desa yang di lakukan oleh kepala desa ini tepat sasaran atau tidak terjadi masalah hukum,” Ujarnya hasbi,

BACA  Bupati Pakpak Bharat Lantik dan kukuhkan perpanjangan masa jabatan kepala desa.

Jika kita temukan nanti ada penyalahgunaan Dana Desa maka tidak segan-segan DPD APPI akan melaporkan kepada pihak Inspektorat.

Kita punya Dua cara berdasarkan UU No.14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi pabrik kalau kita minta secara lisan tidak dapat di berikan kami akan lakukan secara tertulis,

jika secara tertulis kita meminta informasi juga tidak di berikan maka kami siap menggugat Kepala Desa yang tidak memberikan Informasi,

Karna Informasi penggunaan Dana Desa ini bukan merupakan rahasia negara, tetapi ini Konsumsi masyarakat yang harus di ketahui oleh masyarakat,

karna ini uang rakyat untuk rakyat yang di pergunakan sepenuhnya dan sebaiknya untuk ke kepentingan rakyat, jadi jangan coba coba kepala desa yang tidak mau memberikan informasi ini maka dan kami ber komitmen untuk jujur dan terbuka ke publik. ujarnya

BACA  Plt Bupati Lantik Direktur PUDAM Tirta Bina Kabupaten Labuhanbatu Masa Jabatan 2024-2029

Demi mengefektifkan maka dari itu perlu dilakukan pengawasan terhadap penggunaan dana ADD yang di lakukan kepala desa seluruh Indonesia khususnya di aceh timur dan seluruh wilayah aceh

Maka DPD,APPI Aceh Timur yang telah membentuk Rekernas untuk ikut serta dalam mengawasi penggunaan dana ini dan perlu di ingat relawan laskar anti korupsi Indonesia ini nanti dibekali dengan surat tugas dari dewan pimpinan daerah Aceh.”Kata HAsbi

“Jadi kalau tidak ada surat tugas nya berarti tidak di benarkan untuk melakukan monitoring dan pengawasan ataupun meminta informasi yang terkait penggunaan dana tersebut yang jelas legalitas bagi anggota DPD APPI yang akan melakukan kegiatan monitoring pengawasan harus di lengkapi KTA dan surat tugas khusus dari dewan pimpinan daecn. editor.(Ridwan)

No More Posts Available.

No more pages to load.