Pjs bupati Pakpak bharat buka sosialisasi perpajakan bersama KPP Pratama kaban jahe

oleh

Pakpak Bharat,CN. Pejabat sementara Bupati Pakpak Bharat Dr.Naslindo Sirait membuka dan memberikan sambutan pada acara sosialisasi perpajakan yang dilangsungkan oleh KPP Pratama Kabanjahe bagi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat,Rabu (20/11/2024)

Naslindo meminta kepada seluruh peserta sosialisasi khususnya para kepala OPD dan Bendahara Pengeluaran agar benar-benar memperhatikan kewajiban perpajakan sebagai wajib pungut sebagaimana telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dimana Bendahara wajib melakukan pungutan pajak atas transaksi keuangan yang ada.

BACA  Pemdes, Muara Gula Baru Melaksanakan Sosialisasi Cara Melakukan Penyanggahan Desil
example banner

Karena itu pemahaman perpajakan terutama administasi perpajalan terkait objek, tarif dan seluruh ketentuan perpajakan dapat di pahami dengan baik sehingga tidak ada kekeliruan, keterlambatan setor ataupun tidak menyetorkan pajak kepada kas negara. Pahami bagaimana ketentuan pasal 21, 22 dan pasl 23 juga pasal 4 serta pengunaan bea materai itu semua sudah ada ketentuan-ketentuannya dalam.undang undang perpajakan, jelas Naslindo Sirait dalam sambutannya.

BACA  Polres Oku Ikuti Anev Mingguan Program Prioritas Kapolri Bersama Wakapolda Sumsel Secara Virtual

Lebih lanjut Naslindo menguraikan bagaimana peran pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling dominan saat ini hampir mencapai 80 persen dari total penerimaan negara, sangatlah di perlukan dalam membangun daerah kita.Dana transfer yang diterima oleh pemerintah daerah seperti DAU, DAK dan DBH semua bersumber dari pajak.Terutama DBH apabila Pemerintah Pakpak Bharat berhasil menaikkan pungutan pajak maka nantinya akan mempengaruhi besaran dana perimbangan khususnya dari bagi hasil pajak di komponen DBH yang kita terima.

BACA  Bukan Sekedar Arisan !!! Deli Serdang Juara HKG Posyandu dan Jambore PKK.

Selain peningkatan kesadaran, kapasitas para aparatur dalam sosialiasi seperti ini, uapaya-upaya lainnya kita terus mendorong pelaku usaha sebagai vendor dari pemerintah kabupaten agar memiliki NPWP adalah juga bagian kita untuk menaikkan tax ratio dan pungutan pajak di daerah kita, tutupnya.(JS)

No More Posts Available.

No more pages to load.