Besok Sidang Perdana Gugatan Tim Hukum Ridha-Rani di Mahkamah Konstitusi.

oleh

MEDAN / CN. Mahkamah Konstitusi menjadwal akan menggelar sidang Perkara Hasil Pemilu (PHP) Kota Medan yang diajukan Tim Kuasa Hukum Tim Pemenangan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Prof. Ridha Dharmajaya dan H, Abdul Rani, SH pada hari hari Rabu besok tanggal 6 Januari 2025 di Gedung Mahkamah Konstitusi Jalan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat.

Hal itu diungkapkan Wakil Sekretaris Tim Pemenangan Ridha Dharmajaya – Abdul Rani, SH, Rion Arios, SH, MH kepada wartawan Posko Pemenangan Ridha – Rani di Jalan Pemuda Medan, Selasa (7/1/2024).

BACA  Cegah Gangguan Kamtibmas, Polsek Jajaran Polres OKU Intensifkan Patroli Subuh di Jalur Lintas Sumatera dan Permukiman Warga
example banner

Menurut Arios, sidang besok merupakan sidang perdana dengan agenda pemeriksaan pendahuluan. Ketua Tim Kuasa Hukum Dr. Ikhwaluddin Simatupang, SH., MHum saat ini dengan beberapa orang anggota tim sudah berada di Jakarta dan siap mengikuti persidangan. Dia mengatakan PHP Walikota/Wakil Walikota Medan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) nomor 220/PHPU/.WAKO-XXIII/2025 dan telah dipanggil untuk bersidang sesuai dengan surat panggilan sidang Nomor 4/Sid.Pend/PKPU.WAKO/PAN.MK/01/2025 tertanggal 06 Januari 2025.

BACA  Dewan Pembina DPP GWI mendukung penuh Ketum DPP GWI Syamsul Bahri semoga GWI semangkin solid dan maju

Menurutnya, saat ini Tim Hukum terus melakukan persiapan menghadapi tahapan persidangan yang ttermohonnya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan.
“Tim kita telah mempersiapkan segala sesuatu, termasuk ribuan berkas bukti untuk meyakinkan hakim Mahkamah Konstitusi atas permohonan pembatalan hasil Pilkada Kota Medan itu,” tegas Rion yang juga Kepala Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat (BBHAR) PDI Perjuangan Cabang Kota Medan.

BACA  Kompleks MMTC di Grebek Polrestabes Medan Diduga Lokasi Prostitusi,Empat Wanita Diamankan,Dua masih di Bawah Umur di Desa Medan Estate .

Rion menyampaikan harapan agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Medan dapat memahami keinginan masyarakat yang terdampak bencana banjir dan tidak dapat memberikan hak pilihnya agar dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). “Bawaslu harus berlaku jujur dan berpihak kepada kepentingan hukum dan masyarakat sehingga tujuan Pemilu dapat tercapai sebagaimana mestinya,” ujar Rion mengakhiri.

Kaperwil
(Junaidi Ginting)

No More Posts Available.

No more pages to load.