Pejabat Tidak Peduli APBD Kota Padangsidimpuan Kecolongan Ratusan Juta Per Tahun.

oleh

Padangsidimpuan.                       Cakrawala Nusantara.id. Maraknya kegiatan berlangganan media dengan instansi Pemerintah daerah, membuat beberapa oknum yang tidak memiliki media cetak tergiur untuk ikut berlangganan walaupun medianya bodong, sehingga APBD Kota Padangsidimpuan kecolongan ratusan juta per tahunnya.

Hal ini diperparah dengan ikut-ikutannya oknum wartawan media online berlangganan media cetak dengan instansi Pemerintah dan oknum wartawan media cetak mingguan, memaksakan untuk berlangganan harian.

Ketika permasalahan ini dikonfirmasikan kepada salah seorang pejabat yang menjadi PPTK kegiatan via telepon, bahwa mereka tidak dapat mengetahui mana media aktif dan media bodong, “kami tidak bisa mengetahui mana yang aktif mana yang bodong, mana yang harian, mingguan dan bulanan karena tidak memiliki acuan dari pemko (instansi berwenang), untuk dilakukan seleksi” ujarnya.

BACA  13 Perusahaan tambang galian C di duga tidak memiliki SIPB dan hanya 1 memiliki UKL + UPL

Sungguh ironis sekali dalam situasi APBD kota Padangsidimpuan defisit, justru terjadi lagi kebocoran anggaran mencapai ratusan juta/tahunnya, hanya diakibatkan ketidak pedulian dan ketidak mampuan dari pejabat berwenang untuk melakukan seleksi atas media-media bodong yang berlangganan di instansi masing-masing.

BACA  Kapolri: Sinergi Ulama dan Polisi Jaga Keamanan Dapat Tingkatkan Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mengetahui lebih detailnya, awak media melakukan konfirmasi dengan Kepala Dinas Informatika dan Komunikasi (Infokom) Kota Padangsidimpuan, bertempat di Dinas Infokom, pada Senin (03/02/2025).

Dari hasil konfirmasi, awak media mendapatkan jawaban, bahwa Dinas Infokom tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan media-media yang aktif untuk berlangganan dengan instansi dan keputusan media yang diterima itu tergantung kepada instansi yang bersangkutan, karena instansi itu sendiri yang memiliki anggaran.

BACA  Adanya Isu Dibukanya Pasar Malam Ketua BBN FKPPI dan Ketua ASPEK Tebing Tinggi Angkat Bicara

Saat awak media menanyakan perihal pertanggungjawaban instansi nantinya atas pembayaran media-media bodong tersebut, karena terjadi kegiatan viktif dan mark up.

“Masalah pertanggungjawaban anggaran, itu harus dibuat instansi masing-masing, karena hal ini menyangkut keuangan negara” tutupnya.

Jawaban Pejabat Kominfo Kota Padangsidimpuan atas permasalahan tersebut, telah menguatkan dugaan ketidak pedulian dan ketidak mampuan pejabat Pemko Padangsidimpuan, sehingga harus dibuat rekayasa. pertanggungjawaban anggaran oleh instansi-instansi akibat kebocoran APBD yang mencapai ratusan juta/tahunnya. (Hs).

No More Posts Available.

No more pages to load.