Indramayu, CN Pemerintah Kabupaten Indramayu turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 yang digelar secara daring pada Selasa (19/08/2025).
Pertemuan penting ini diikuti dari Ruang Indramayu Command Center, dengan perwakilan dari Kabupaten Indramayu adalah Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, H. Suwenda, dan Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Kimrum), Erpin Marpinda, serta undangan lainnya.
Rakor ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan.
Dalam paparannya, Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik, Ateng Hartono, membeberkan komoditas yang paling sering memicu inflasi dari Januari hingga Juli 2025. Ateng juga menambahkan bahwa cabai merah dan bawang putih justru menjadi komoditas yang paling sering menyumbang deflasi.
“Beras menyumbang 1,35%, tomat 19,05%, bawang merah 9,72%, dan cabai rawit 14,00%,” ungkapnya.
Sementara itu, dari perwakilan BULOG, Rini menyampaikan realisasi penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
“Total volume realisasi penyaluran beras SPHP dari Juli sampai Desember 2025 sebesar 38.811 ton,” ujarnya.
Rini juga menjelaskan berbagai strategi untuk meningkatkan penjualan, termasuk sinergi dengan TNI/POLRI dan Pemda, serta penjualan langsung di ritel modern dan gudang.
Kemudian, Sekjen Kemendagri mengamanatkan kepada Kepala Daerah/Pemda untuk mengundang BULOG mengadakan kegiatan selain pasar murah guna mempercepat distribusi dan stabilitas harga. Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, memberikan amanat khusus kepada pemerintah daerah.
“Kami meminta kepada kepala daerah dan Pemda agar proaktif mengundang BULOG untuk mengadakan kegiatan selain pasar murah, demi mempercepat distribusi dan menstabilkan harga,” tegasnya.
Materi lain yang dibahas adalah laporan hasil pemantauan harga pangan strategis yang disampaikan oleh Deputi Kepala Staf Kepresidenan, Edy Priyono. Edy menekankan langkah-langkah jangka pendek dan menengah yang diperlukan untuk percepatan penyaluran beras SPHP.
Di bidang perumahan, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Dr. Drs. Imran, menyampaikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah. Imran meminta Pemda untuk mengimplementasikan pembebasan Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Kami juga mendorong desa untuk mengalokasikan anggaran renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dalam APBDes,” kata Imran.
Sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) telah meluncurkan layanan pengaduan konsumen perumahan terpadu bernama BENAR-PKP. Layanan ini diharapkan dapat memberikan bantuan dan edukasi yang efektif kepada masyarakat.
(Nana. S)
