Indramayu, CN Suasana khidmat menyelimuti ruang rapat utama DPRD Kabupaten Indramayu di Jalan Jenderal Sudirman No. 159, Kelurahan Lemahmekar, Kecamatan Indramayu, saat rapat paripurna penyampaian jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Jumat (23/8/2025).
Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Indramayu, Hj. Nurhayati, M.Pd.I, dihadiri langsung oleh Bupati Indramayu, Lucky Hakim, didampingi para Wakil Ketua DPRD, anggota dewan, staf ahli bupati, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kepala dinas, pimpinan instansi vertikal, pimpinan partai politik, organisasi masyarakat, hingga tamu undangan lainnya. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menambah bobot pentingnya agenda pembahasan perubahan APBD 2025.
Dalam pembukanya, Hj. Nurhayati menegaskan sahnya pelaksanaan rapat. “Berdasarkan Pasal 103 ayat 1 huruf c Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2022, dari 50 anggota DPRD, tercatat 45 orang hadir dan menandatangani daftar hadir. Dengan demikian forum telah terpenuhi, sehingga rapat paripurna sah untuk dibuka,” ungkapnya.
Agenda inti kemudian dilanjutkan dengan penyampaian jawaban Bupati Indramayu, Lucky Hakim, atas pandangan umum fraksi-fraksi. Dengan tegas ia menyampaikan.
Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi
1. Fraksi Partai Golkar
Bupati menegaskan pentingnya mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat melalui optimalisasi potensi daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Upaya ini dilakukan dengan langkah konkret, seperti edukasi wajib pajak, digitalisasi sistem pembayaran, pemberian insentif, hingga layanan pajak keliling. Terkait alokasi anggaran, insentif bagi guru PAUD akan diprioritaskan pada tahun berikutnya, sementara belanja UHC (Universal Health Coverage) didukung dengan maksimalisasi sumber dana yang ada serta bantuan dari Pemprov Jawa Barat.
2. Fraksi PDI Perjuangan
Penurunan target PAD dari retribusi daerah disebut sebagai bentuk penyesuaian realistis, berdasarkan capaian aktual serta potensi riil yang dapat digali.
3. Fraksi PKB
Pemerintah menjawab terkait penerapan e-retribusi yang direncanakan dimulai di Pasar Karangampel bekerja sama dengan Bank BJB. Kenaikan belanja tanah dialokasikan untuk pembangunan SPAM Cipanas, relokasi korban banjir rob, serta pengadaan lahan SMA Negeri Karangampel. Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan regulasi pelestarian ular dan burung hantu sebagai predator alami hama tikus.
4. Fraksi Gerindra
Bupati menjelaskan pembangunan Sekolah Rakyat akan didanai APBN, dengan dukungan pemda berupa penyediaan lahan dan akses jalan. Terkait UHC, Dinas Sosial melakukan pemetaan masyarakat dalam DTKS untuk diajukan sebagai penerima bantuan iuran BPJS.
5. Fraksi Demokrat–Nasdem
Menjawab soal serapan APBD yang masih rendah pada semester I, Bupati menyebut kendala teknis seperti keterlambatan pengadaan barang/jasa dan ketidaksiapan administrasi. Sementara itu, SILPA dalam APBD hanyalah estimasi sementara yang nantinya akan dikoreksi hasil audit BPK.
6. Fraksi PKS–Perindo
Bupati menekankan PAD masih berfokus pada sektor pajak dengan berbagai strategi peningkatan, termasuk digitalisasi dan pengembangan basis pajak baru. Penurunan retribusi daerah disebabkan penyesuaian alokasi pada BLUD Puskesmas. Selain itu, alokasi bantuan keuangan dari Pemprov Jabar sebesar Rp40,82 miliar diarahkan untuk subsidi iuran BPJS bagi pekerja bukan penerima upah (PBPU).
Di akhir penyampaiannya, Bupati Lucky Hakim berharap jawaban yang diberikan dapat memenuhi harapan semua pihak. “Atas saran, pendapat, dan koreksi dari fraksi-fraksi maupun badan anggaran dewan akan kami perhatikan. Bila terjadi hal teknis akan dibahas di badan anggaran pada rapat badan anggaran DPRD bersama TAPD.
Rapat paripurna ini menegaskan semangat sinergi eksekutif dan legislatif dalam mengawal kebijakan perubahan APBD 2025 demi tercapainya pembangunan dan kesejahteraasn masyarakat Indramayu.
(Nana. S)
