Tanjungbalai (CN) Pemerintah Kota Tanjungbalai meninjau langsung lokasi rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di kawasan Kelurahan Selat Tanjung Medan, Lingkungan V, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Senin Sore (10/11/25).
Peninjauan ini dipimpin langsung oleh Wakil Walikota Tanjungbalai, Fadly Abdina. Ini dilakukan guna memastikan kesiapan lahan yang akan dijadikan kawasan terpadu bagi para nelayan di Kota Tanjungbalai.
Dalam arahannya, Fadly Abdina mengatakan pihaknya siap mendukung penuh pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, yang mana saat ini Pemerintah Kota Tanjungbalai sedang mencari dan meninjau kawasan yang akan dijadikan KNMP.
“Intinya Kota Tanjungbalai sudah siap membangun Kampung Nelayan. Kami berharap pusat bisa segera memberikan perhatian agar ini segera terwujud,” katanya.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Tanjungbalai akan menyiapkan seluruh persyaratan administrasi dan teknis yang dibutuhkan. Selain itu, pengawasan akan dilakukan secara ketat agar proyek ini berjalan lancar dan tepat sasaran.
“Kami siap pantau sehingga Kampung Nelayan ini bisa terbangun dan manfaatnya dirasakan nelayan serta mendorong ekonomi Kota Tanjungbalai,” ujarnya.
Muhammad Fadly juga menyampaikan bahwa pembangunan KNMP merupakan program strategis nasional sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 2025. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui pengembangan kawasan terpadu dengan berbagai fasilitas pendukung.
“Dalam realisasi nantinya, jika ini sudah berjalan tujuannya meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan menghadirkan fasilitas seperti pabrik, cold storage, hingga tempat pengolahan hasil laut,” ujarnya
Ia menegaskan, kawasan yang dibangun tidak hanya menyediakan sarana produksi, tetapi juga menjadi sentra ekonomi masyarakat pesisir yang dikelola oleh Koperasi Merah Putih.
Rencana pembangunan KNMP di Tanjungbalai akan diusulkan dalam anggaran tahun 2026. Pemerintah pusat, melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan, mendorong Pemko Tanjungbalai segera melengkapi seluruh persyaratan teknis dan legal agar proses pengajuan dapat segera diproses.
“Tadi untuk aset dari Pemko Tanjungbalai sesuai data yang didapat tidak ada masalah, karena itu juga merupakan aset Pemko jadi tinggal menyiapkan semua persyaratannya yang akan nanti kita ajukan di pusat,” jelasnya.
Ikut mendampingi, sejumlah OPD dari Dinas Perikanan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Bidang Aset BPKPD, Camat Datuk Bandar Timur, Lurah Selat Tanjung Medan dan Kepala Lingkungan V Kelurahan Selat Tanjung Medan. (Hani/Hanif)
