DELI SERDANG Cakrawala Nusantara — Pemerintah Desa Kwala Simeme menunjukkan komitmen dalam mewujudkan proses perencanaan pembangunan desa yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2026.
RKPDes merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi acuan pemerintah desa dalam menentukan program dan kegiatan pembangunan, pelayanan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat. Penyusunannya juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan pembangunan desa.senin 10 Agustus 2026.
Dalam proses penyusunan RKPDes 2026 Desa Kwala Simeme, keterbukaan menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian. Pemerintah desa diharapkan memastikan setiap tahapan perencanaan dapat diketahui dan dipahami masyarakat, sehingga program yang direncanakan benar-benar berdasarkan kebutuhan dan skala prioritas desa.
Orbanta Br. Sembiring, S.Pd turut menekankan pentingnya transparansi dalam proses perencanaan pembangunan Desa Kwala Simeme. Menurutnya, keterbukaan kepada masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik sekaligus memastikan pembangunan desa berjalan sesuai aturan dan kepentingan masyarakat.
“Perencanaan pembangunan desa harus dilakukan secara terbuka, melibatkan masyarakat dan berdasarkan kebutuhan yang menjadi prioritas. Dengan keterbukaan, masyarakat dapat ikut mengawal proses pembangunan,” ujar Orbanta Br. Sembiring, S.Pd.
Transparansi RKPDes juga diharapkan tidak berhenti pada tahap perencanaan. Masyarakat memiliki peran penting untuk ikut mengawasi pelaksanaan program dan penggunaan anggaran agar pembangunan dapat berjalan efektif, tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Dengan semangat keterbukaan dan partisipasi, RKPDes 2026 Desa Kwala Simeme diharapkan mampu menjadi dasar pembangunan desa yang lebih terarah, akuntabel dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
RKPDes transparan bukan sekadar dokumen perencanaan, tetapi menjadi bentuk komitmen pemerintah desa untuk membuka ruang partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam pembangunan.
Editor Syahril Herlambang
