LENGKONG, NGANJUK (JATIM), CAKRAWALANUSANTARA.ID – JOMSEN SILITONGA.
Kamis, 13/08/2026. Polemik terkait pembiayaan di SMKN 1 Lengkong, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, semakin menjadi perhatian publik. Informasi mengenai iuran Rp125.000 per siswa setiap bulan serta biaya seragam sekitar Rp1,8 juta yang disebut baru untuk bahan atau kain dan belum termasuk ongkos jahit, kini menuai sorotan.
Bukan hanya soal nominal, masyarakat mempertanyakan dasar penetapan, sifat pembayaran, mekanisme pengumpulan, penggunaan hingga pertanggungjawaban dana tersebut.
Apabila jumlah peserta didik sekitar 1.200 siswa dan seluruhnya membayar Rp125.000 setiap bulan, maka secara hitungan dana yang dihimpun dapat mencapai sekitar Rp150 juta per bulan, atau sekitar Rp1,8 miliar dalam satu tahun.
Nilai tersebut tentunya membutuhkan penjelasan yang transparan agar tidak menimbulkan pertanyaan maupun dugaan di tengah masyarakat.
DUGAAN PUNGUTAN BERKEDOK SUMBANGAN?
Sorotan semakin menguat apabila iuran Rp125.000 tersebut benar ditetapkan dengan nominal tertentu dan harus dibayarkan secara rutin setiap bulan.
Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah membedakan antara sumbangan dan pungutan.
Sumbangan pada prinsipnya bersifat sukarela dan tidak mengikat. Sedangkan pungutan memiliki karakter wajib, mengikat, serta ditentukan jumlah dan jangka waktunya.
Karena itu, publik mempertanyakan:
Apakah iuran Rp125.000 tersebut benar-benar bersifat sukarela atau terdapat kewajiban pembayaran yang perlu dijelaskan?
Pertanyaan tersebut tentu harus dijawab oleh pihak yang memiliki kewenangan, sehingga masyarakat tidak hanya mendapatkan informasi sepihak.
SERAGAM Rp1,8 JUTA JUGA JADI SOROTAN
Selain iuran bulanan, biaya seragam sekitar Rp1,8 juta turut menjadi perhatian.
Informasi yang beredar menyebut nominal tersebut baru untuk bahan atau kain dan belum termasuk biaya jahit.
Orang tua/wali peserta didik tentu perlu mengetahui apakah pembelian seragam tersebut wajib atau pilihan, serta apakah mereka bebas membeli bahan maupun membuat seragam di luar sekolah.
Publik juga mempertanyakan apakah terdapat penyedia tertentu yang diarahkan dan apakah orang tua memperoleh rincian biaya serta bukti pembayaran yang jelas.
PUBLIK MINTA TRANSPARANSI
Cakrawalanusantara.id menegaskan bahwa pemberitaan ini tidak bermaksud memvonis telah terjadi pungutan liar atau pelanggaran hukum.
Istilah “dugaan” digunakan karena informasi tersebut masih membutuhkan klarifikasi, verifikasi dan pembuktian dari pihak terkait.
Namun, ketika menyangkut dana yang nilainya berpotensi mencapai ratusan juta rupiah setiap bulan, keterbukaan menjadi hal penting.
Pihak SMKN 1 Lengkong dan Komite Sekolah diharapkan dapat menjelaskan secara terbuka mengenai dasar penetapan iuran, status pembayaran, penggunaan dana, mekanisme pengelolaan serta bentuk pertanggungjawabannya.
Jika informasi yang beredar tidak benar, pihak sekolah memiliki ruang untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.
Sebaliknya, apabila informasi tersebut benar, publik tentu berharap seluruh mekanisme pembiayaan dapat dijelaskan secara transparan dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Kini pertanyaan publik semakin jelas: Rp125.000 itu benar sumbangan sukarela atau justru menjadi kewajiban? Dan biaya seragam Rp1,8 juta tersebut wajib atau pilihan?
Jawaban dari pihak SMKN 1 Lengkong dan Komite Sekolah sangat dinantikan untuk memberikan kepastian sekaligus meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
(Kabiro Nganjuk / Cakrawalanusantara.id)
