Tebingtinggi.CN- Dewan Pimpinan Daerah Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (DPD MOI) Kota Tebing Tinggi Provinsi Sumatera Utara adakan Konsolidasi dan Silaturahmi di Gedung Hj. Sawiyah, Jalan Sutomo, Kota Tebing Tinggi pada Sabtu (15/8/2026).
Kegiatan ini menjadi program DPD PWMOI Kota Tebing Tinggi guna mempererat tali silaturahmi juga memperkuat kesolidan para Wartawan khususnya yang tergabung dalam organisasi profesi PWMOI Kota Tebing Tinggi khususnya di NKRI dalam menghadapi perkembangan teknologi yang semakin canggih dalam informasi maupun komuniksasi dalam lingkaran transformasi Wartawan dengan Media Online.
Dengan diawali do’a bersama dan menyanyikan lagu Indonesia Raya,
Erwan Ma’ruf selaku Ketua Panitia Konsolidasi dan Silaturahmi DPD PWMOI Kota Tebing Tinggi 2026,menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang telah mendukung kegiatan dari DPD PWMOI Kota Tebing Tinggi ini.
Dalam kata sambutan Ketua Umum DPP PWMOI Drs.KRH.HM.Jusuf Rizal,SH,SE,M.Si Ketua PW MOI yang dibacakan langsung oleh Ketua DPD PWMOI Kota Tebing Tinggi Yusrizal Fauzi,”bahwa PWMOI tetap mendukung program Bapak Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia dan Bapak Gibran Wakil Presiden Republik Indonesia dalam memberantas korupsi, begitu juga apresiasi pada DPD PWMOI Kota Tebing Tinggi yang sudah 3 kali mengadakan kegiatan konsolidasi dan sosialisasi sekaligus Silaturahmi kepengurusannya.
PWMOI akan tetap Profesional, Kritis dan Konstruktif”,jelasnya.
BACA Video Pekerja Tanpa APD Beredar, Outsourcing PTPN IV Bah Butong Ungkap 4 Dugaan Persoalan SIMALUNGUN I CN Persoalan tenaga kerja outsourcing di Pabrik Teh PTPN IV Regional II Bah Butong, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, kembali menjadi sorotan. Informasi awal mencuat setelah beredar video di media sosial yang memperlihatkan pekerja diduga melakukan aktivitas pekerjaan tanpa dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD). Dari sorotan tersebut, redaksi SemiMedia kemudian menerima pesan pribadi melalui Messenger dari seorang pekerja outsourcing yang mengungkap sejumlah dugaan persoalan di lingkungan kerja. Pekerja tersebut meminta identitasnya dirahasiakan karena khawatir terhadap konsekuensi di tempat kerja. Dalam keterangannya kepada redaksi, sedikitnya terdapat empat persoalan yang disebut merugikan pekerja outsourcing. Lembur Dipertanyakan, Pekerja Mengaku Tak Mendapat Penjelasan Transparan Persoalan pertama menyangkut upah lembur. Pekerja mengaku tidak mengetahui secara jelas bagaimana perhitungan upah lembur dilakukan. Ketika perhitungan tersebut dipertanyakan, pekerja mengaku justru mendapatkan ancaman atau tekanan. Padahal, Kementerian Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa kerja lembur memiliki ketentuan mengenai batas waktu dan pembayaran upah lembur. Karena itu, jika terdapat perbedaan antara jam kerja yang dijalani dengan pembayaran yang diterima, persoalan tersebut patut diperiksa melalui dokumen resmi perusahaan. Disebut Bisa Bekerja Hingga 22 Jam Persoalan kedua jauh lebih serius. Pekerja mengaku, ketika jumlah pucuk teh yang harus dikerjakan mencapai lebih dari 100 ton per hari, mereka bisa bekerja hingga sekitar 22 jam. Keterangan ini tentu membutuhkan verifikasi. Namun apabila benar terjadi, kondisi tersebut menjadi persoalan serius karena menyangkut batas waktu kerja, waktu istirahat, keselamatan dan kesehatan pekerja. Kementerian Ketenagakerjaan sendiri menjelaskan bahwa ketentuan kerja lembur memiliki batas tertentu dan pada prinsipnya pekerja harus memperoleh waktu istirahat yang cukup. Pertanyaannya: siapa yang mengawasi pencatatan jam kerja pekerja outsourcing di Bah Butong? APD Disebut Harus Beli Sendiri Persoalan ketiga kembali menyangkut keselamatan kerja. Pekerja mengaku APD tidak pernah diberikan secara rutin oleh pihak pabrik sehingga mereka harus membeli sendiri perlengkapan keselamatan. Yang lebih miris, menurut pengakuannya, APD baru dipinjamkan ketika ada tamu datang ke pabrik. Setelah kunjungan selesai, APD tersebut disebut harus dikembalikan. Jika keterangan tersebut benar, kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan serius. Apakah APD disediakan untuk melindungi pekerja, atau hanya digunakan ketika perusahaan menerima kunjungan? Temuan ini juga perlu diklarifikasi karena penelitian terdahulu mengenai keselamatan kerja di Unit Bah Butong mencatat adanya program keselamatan, termasuk penyediaan APD, pelatihan keselamatan dan inspeksi peralatan kerja. Artinya, jika pekerja outsourcing saat ini mengaku harus membeli APD sendiri, perlu dijelaskan bagaimana implementasi SOP dan sistem K3 perusahaan terhadap tenaga outsourcing. Premi Disebut Hanya Diterima Separuh Persoalan keempat menyangkut premi kerja. Pekerja mengaku mereka memiliki hari libur setiap Senin. Ketika harus masuk bekerja, pembayaran disebut menggunakan sistem premi. Menurut pengakuannya, pernah ada informasi dari pihak pusat bahwa perhitungan premi pekerja outsourcing akan disamakan dengan karyawan pabrik. Namun, pekerja mengklaim premi yang diterima hanya sekitar setengah dari premi karyawan pabrik, sementara sisanya tidak diketahui ke mana. Jika benar terdapat perbedaan antara hak yang dijanjikan atau diperjanjikan dengan pembayaran yang diterima, maka transparansi perhitungan menjadi penting untuk diperiksa. Berapa sebenarnya premi yang menjadi hak pekerja? Berapa yang dibayarkan? Dan atas dasar aturan atau perjanjian apa perhitungannya? Kini Bukan Lagi Sekadar Persoalan APD Empat pengakuan tersebut membuat persoalan outsourcing di Bah Butong semakin serius. Sebelumnya, sorotan publik tertuju pada video pekerja yang diduga bekerja tanpa APD. Setelah itu muncul informasi mengenai dugaan tekanan terhadap pekerja dan pemindahan seorang pekerja ke bagian Afd. Kini muncul pula dugaan persoalan upah lembur, jam kerja sangat panjang, penyediaan APD, dan pembayaran premi. Rangkaian informasi tersebut tentu tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta yang telah terbukti. Namun, cukup menjadi alasan bagi instansi berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan mencocokkan pengakuan pekerja dengan dokumen perusahaan. Pengawas Ketenagakerjaan Diminta Turun Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara melalui Pengawas Ketenagakerjaan dinilai perlu melakukan pemeriksaan langsung. Pemeriksaan dapat mencakup daftar hadir, rekaman jam kerja, perhitungan dan pembayaran lembur, perjanjian kerja outsourcing, bukti pembayaran premi, serta dokumen penyediaan APD. Publik tidak membutuhkan sekadar bantahan. Yang dibutuhkan adalah transparansi dan pembuktian berdasarkan dokumen. Sebagai perusahaan milik negara, PTPN IV Regional II Bah Butong semestinya menjadi contoh dalam penerapan keselamatan kerja dan perlindungan tenaga kerja. Manajemen Belum Memberikan Klarifikasi Hingga berita ini ditayangkan, pihak manajemen PTPN IV Regional II Bah Butong belum memberikan klarifikasi resmi kepada redaksi terkait empat dugaan persoalan yang disampaikan pekerja tersebut. SemiMedia.co.id tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak manajemen maupun perusahaan penyedia tenaga outsourcing. Catatan Redaksi: Empat persoalan di atas merupakan keterangan seorang pekerja outsourcing yang disampaikan kepada redaksi melalui pesan pribadi. Redaksi belum menyimpulkan adanya pelanggaran dan masih menunggu verifikasi serta pemeriksaan dari pihak berwenang. HP. S/FB. S
H. Iman Irdian Saragih, SE Wali Kota Tebing Tinggi yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Gazali Rahman, menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas media online di tengah derasnya arus informasi digital.
Perkembangan teknologi informasi berlangsung sangat cepat. Kondisi tersebut membuat media online memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat secara cepat, tepat, luas dan aktual.
Namun, menurutnya, kecepatan dalam menyajikan berita harus tetap diimbangi dengan akurasi, keberimbangan, independensi serta tanggung jawab.
“Pemerintah Kota Tebing Tinggi berharap DPD PWMOI Kota Tebing Tinggi dapat terus mendorong lahirnya jurnalis-jurnalis profesional dan berintegritas, mampu mencerdaskan masyarakat serta berorientasi pada kepentingan publik,”
Beliau juga berharap media dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung berbagai program pembangunan, tanpa mengesampingkan fungsi control sosial yang menjadi bagian penting dari pers.
“Pers hendaknya dibangun atas dasar kemitraan yang sehat, saling menghormati dan keterbukaan, serta tetap berpegang pada ketentuan peraturan perundang-undangan,”memengatakan konsolidasi tersebut tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat organisasi dan membangun sinergi dengan berbagai elemen masyarakat.
Walikota juga berharap, DPD PWMOI Kota Tebing Tinggi harus mampu bersinergi dengan tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan (Ormas), OKP maupun berbagai elemen lainnya.
“Konsolidasi ini bertujuan memberikan spirit agar setiap anggota PWMOI, khususnya DPD PWMOI Kota Tebing Tinggi, semakin profesional, independen dan kuat dalam menjalankan tugas jurnalistik,”pungkas Wali kota Tebing Tinggi yang disampaikan oleh Kadis Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Gazali Rahman.
Sementara itu Yusrizal Fauzi Ketua DPD PWMOI Kota Tebing Tinggi dalam pidato nya mengucapkan terimakasih kepada pemerintah Kota Tebing Tinggi yang telah mendukung acara konsolidasi dan silaturahmi ini, begitu juga kegiatan ini merupakan salah satu persyaratan, bahwa berorganisasi ini bukan lah persoalan mampu atau tidak mampu ,tetapi harus bisa menciptakan bagai mana tatanan organisasi sambil beredukasi.
“Saya selaku ketua DPD PWMOI Kota Tebing Tinggi berharap kepada rekan-rekan pengurus PWMOI Kota Tebing Tinggi tetap komit dan solid terhadap organisasi kita ini semoga kedepannya PWMOI Kota Tebing Tinggi. (Budi)
