Palembang, Sumsel. CN – Koalisi Pers Sumatera Selatan (Sumsel) resmi menyampaikan pernyataan sikap menyikapi penanganan kasus pengeroyokan yang menimpa dua jurnalis dan mahasiswa di depan markas Kepolisian Daerah (Polda) Sumsel.
Pernyataan sikap tersebut dibacakan langsung oleh Koordinator Koalisi Pers Sumsel, Ardhy Fitriansyah, dengan didampingi oleh sejumlah tokoh pers dan pimpinan organisasi media di Sumsel. Di antaranya yakni Ketua AJI Palembang RM Resha A Usman, Pemred Sriwijaya Post – Tribun Sumsel Prawira Maulana, Ketua DK PWI Sumsel Oktaf Riady, Pengurus PWI Sumsel Anwar Rasuan, Ketua SMSI Sumsel Jon Heri, serta Pemred PalTV Firman Hidayat.
Atas hasil pertemuan tertanggal 2 November 2026, Koalisi Pers Sumsel menyampaikan 6 poin tuntutan utama:
1. Transparansi Pemeriksaan Internal: Mengimbau dan meminta transparansi atas hasil pemeriksaan terhadap Irwasda Polda Sumsel.
2. Transparansi Organisasi di TKP: Meminta transparansi hasil pemeriksaan terhadap dua organisasi yang berada di lokasi kejadian (TKP) saat peristiwa berlangsung.
3. Soroti Keseriusan Penanganan Pelaku: Menilai Polda Sumsel tidak serius atau terkesan “ulur-ulur waktu” (meredcard) dalam menangani kasus pengeroyokan dua jurnalis dan mahasiswa di depan Polda Sumsel, mengingat hingga saat ini belum ada konferensi pers resmi terkait penangkapan para pelaku.
4. Soroti Penanganan Korban Penganiayaan Oknum: Mengkritik penanganan kasus pemukulan yang dialami salah satu korban oleh oknum kepolisian yang juga dinilai tidak serius, padahal pelaku merupakan anggota Polda Sumsel sendiri.
5. Pembentukan Tim Investigasi Independen: Meminta Dewan Pers dan Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) untuk segera membentuk tim investigasi terkait kasus pemukulan dua jurnalis di Palembang.
6. Aksi Lanjutan: Koalisi Pers Sumsel menyatakan akan menggelar aksi massa lanjutan pada 11 November 2026 mendatang dengan mengerahkan jurnalis se-Sumsel.
Atas nama Koalisi Pers Sumsel Bersatu, Koordinator Koalisi Pers Sumsel, Ardhy Fitriansyah.
