GPHM-SU Minta Polres Paluta Profesional dan Terbuka Periksa Dugaan Pendudukan Kembali Lahan PT Agrinas Palma Nusantara

oleh

PADANG LAWAS UTARA – CN.Id. Gerakan Pemerhati Hak Masyarakat Sumatera Utara (GPHM-SU) meminta Polres Padang Lawas Utara (Paluta) untuk bertindak profesional dan terbuka dalam memeriksa masyarakat yang diduga menduduki kembali lahan negara yang dikelola PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).

Melalui Welvindra, GPHM-SU menyatakan akan menempuh jalur hukum dan meminta kepolisian memeriksa pihak-pihak masyarakat yang diduga kembali berada di areal sekitar 48.000 hektare yang dikelola PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), termasuk kawasan Bukit Harapan 1 eks Torganda dengan mengatasnamakan masyarakat Kecamatan Ujung Batu.

BACA  Rp101 Miliar untuk Arena Pacu Jalur, Penataan Kawasan Dimulai 2027
example banner

Jika perintah Kapolres meminta agar tidak terjadi pendudukan kembali, kepolisian perlu memeriksa dugaan pelanggaran terhadap perintah itu.

“Kami meminta Polres Paluta menjelaskan langkah yang sudah dilakukan. Dugaan pendudukan kembali harus diperiksa berdasarkan isi perintah Kapolres, kronologi, dan bukti dari para pihak,” ujar Welvindra.

BACA  Polres Inhu Bersama Polsek Kelayang Tindak Aktivitas PETI di Desa Pulau Sengkilo, Empat Rakit Tambang Dimusnahkan

Ia menambahkan bahwa penanganan perkara ini harus dilakukan secara profesional, dan tetap menghormati praduga tak bersalah. Dokumen serta informasi pendukung, katanya, perlu disampaikan kepada aparat agar fakta dan status hukum setiap klaim dapat diperiksa.

GPHM-SU juga meminta pemeriksaan atas klaim SHM di kawasan hutan produksi Register 40. Menurut informasi yang diterima organisasi tersebut, BPN Tapanuli Selatan pernah memberikan keterangan dalam persidangan perkara DL Sitorus terkait Putusan MA Nomor 2642 K/Pid/2006 bahwa mekanisme dan prosedur penerbitan SHM di atas kawasan hutan itu adalah tidak benar.

BACA  PTPN IV Regional VI Kebun Julok Rayeuk Utara Santuni Anak Yatim Piatu, Tebar Kepedulian dan Perkuat Ukhuwah  

“Keterangan BPN dan informasi tentang pembatalan SHM perlu diverifikasi melalui dokumen persidangan dan keputusan resmi. Dasar penerbitan sertifikat serta klaim kepemilikan setiap pihak harus ditelusuri,” tutup Welvindra.

Editor Kaperwil (Junaidi Ginting)

No More Posts Available.

No more pages to load.