Ketua LAKI Aceh Timur : Dinas Pendidikan Mesti Dipimipin Oleh Pejabat Berkompeten. 

oleh

Idi Rayeuk_ Cakrawala Nusantara id, Ormas Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Dpc Aceh Timur ikut prihatin terhadap kinerja Plt.Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan (Disdikbud) atas sikap tidak profesional dalam menjalankan fungsi sebagai pejabat publik,”Ujar Ketua Ormas LAKI Aceh Timur Saiful Anwar.

 

example banner

Menurut Saiful Anwar Dinas Pendidikan mesti dipimipin oleh pejabat yang berkompeten dan bisa dijadikan motivasi para bawahan serta mampu menjadi contoh baik layaknya seorang pejabat yang mengedapan Intitute bukan ke egoisan.

BACA  Toko HP Dibobol, 150 Unit Raib Senilai Rp300 Juta Jatanras Sat Reskrim Polres Tebing Tingg Ringkus Pelaku

“Dinas pendidikan mesti dipimipin oleh pejabat yang berkompeten serta mengedepankan Intitute daripada ke egoisan”.

 

Sementara itu Saiful juga ikut menyoroti terkait pemberitaan sejumlah media online yang mengkritisi gaya kepemimpinan Plt.Kadisdikbud seperti Diktator,menurutnya pemberitaan tersebut punya alasan yang kuat dan menjadi persoalan ssrius,meskipun tudingan tersebut di sangkal Bustami yang menjabat sebagai Plt.Kadisdikbud Aceh Timur,namun publik bisa memberikan penilaian terhadap persoalan tersebut.

BACA  Polres Tebing Tinggi Gelar Apel Kesiapan Penanganan Karhutla

 

Lanjut Saiful Anwar berharap agar Bupati Aceh Timur untuk mengkaji kembali dalam menugaskan Bustami sebagai Plt.Kadisdikbud Aceh Timur,menurutnya selama dibawah kepemimpinan Bustami Dinas Pendidikan tidak ada kemajuan bahkan mengalami penurunan baik dari segi pelayanan publik dan meningkatnya kesenjangan sosial yang dapat menggangu stabilitas yang selama ini ditata dengan baik.”ujarnya.

BACA  Bupati Bengkalis Buka Festival Kemerdekaan dan Pacu Sampan Desa Wisata Balai Pungut.

 

Disamping itu Ketua LAKI Aceh Timur mengaku terus mengawasi anggaran yang dialokasikan di Disdikbud Aceh Timur terutama persoalan pengadaan Mobiler untuk siswa dan mebel ruang guru yang menelan anggaran hampir 5 Milyar serta sejumlah pengadaan yang dinilai tumpang tindih seperti pengadaan buku literasi dari anggaran APBD,padahal pengadaan buku tersebut rutin dilakukan sekolah dengan Dana BOs. ( M Z )

No More Posts Available.

No more pages to load.