Kabanjahe| CN- Bupati Kabupaten Tanah Karo Terkelin Brahmana SH, membuka Workshop Monitoring, Evaluasi Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa yang digelar oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Bertempat di Ruang Aula Kantor Bupati Tanah Karo, Selasa (27/10/2020).
Workshop dihadiri Anggota DPR RI Komisi XI H.Rudi Hartono Bangun,SE,MAP, Kasubdit Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Desa, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Dra. Farida Kurnianingrum,MM, Kepala Dinas PMD Provinsi Sumut Ir.H Aspan Sofian,MM , Kepala KPPN Nova Juliana Sianturi, dan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Yono Andi Atmoko Ak CA Cfra.
Bupati Tanah Karo berharap kepada seluruh peserta workshop agar dapat mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir, sehingga dapat memahami tata cara penatau usahaan dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan penggunaan dana desa, sehingga dana desa dapat dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran” Ungkapnya.
Kegiatan juga diwarnai dengan penyerahan plakat dari Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumut kepada Bupati Tanah Karo, dan begitu sebaliknya, dari Bupati Tanah Karo kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumut.
Anggota DPR RI Komisi XI H.Rudi Hartono Bangun,SE, MAP, mengatakan kepada seluruh peserta Workshop agar tahapan penyerapan Aspirasi Dana Desa segera dilakukan dengan transparan ” BLT harus diperhatikan supaya tepat sasaran, dan menjalankan penyaluran dana transparan, karena oenyaluran Dana Desa banyak menjadi sorotan” paparnya.
Selain itu, Kepala KPPN Nova Juliana Sianturi menambahkan bahwa penyaluran Dana Desa Tahun 2020 dilaksanakan oleh Dirjen perbendaharaan melalui 173 KPPN yang tersebar di indonesia, yang berperan selaku KPA Penyalur DAK Fisik dan Dana Desa disetiap wilayah, dikatakannya ” KPPN selalu meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi serta analisis Kinerja pelaksanaan anggaran pusat dan daerah ” tutupnya. (Nando)
