BATU BARA – CN SPBU yang terletak di Perkebunan sei balai jln Lintas Sumatera – Medan Desa sei beluru kecamatan Sei balai Provinsi Sumatera Utara, Kangkangi Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2012, dan juga UU Nomor 22 Tahun Tahun 2001 Pasal 55, karena melayani pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dengan menggunakan jeregen, Jummat (03/03/2023)
Hal tersebut terlihat ketika awak Media meliput ke SPBU sei balai pada hari Jummat (03/03/2023) sekira pukul 15.00 Wib, karena beredarnya informasi kalau di SPBU tersebut melayani pembelian BBM subsidi menggunakan jeregen maupun dengan cara langsiran seperti dengan menggunakan sepeda motor.
Dan ketika awak Media tiba di lokasi nampak adanya pengisian BBM jenis Bio solar dan fertalite dengan menggunakan jeregen. Dan para pembeli memberikan uang jeregen sebesar Rp 10.000 ,.per jeregen kata Mangunsong penduduk sekitar juga pelanggan minyak SPBU jenis pertalite dalam bentuk jeregenan.
Saat awak media menanyakan kepada pelanggan mengatakan bahwa minyak tersebut bukan untuk dipakai tapi untuk dijual kembali berupa eceran seharga 13000 per liternya.
Padahal juga, jika kita melihat dan mengartikan dari kegunaan dan fungsi SPBU adalah tempat pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan bermotor, dan pihak SPBU dilarang keras melayani pengisian BBM selain ke kendaraan bermotor dalam bentuk apapun tanpa terkecuali termasuk dengan menggunakan jeregen. Hal tersebut sesuai dengan adanya Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2012, bahwa telah diatur larangan dan keselamatan. Peraturan itu menerangkan secara detail tentang konsumen pengguna, dan pihak SPBU tidak diperbolehkan melayani jeregen.
Sebagaimana telah diatur oleh PT. Pertamina (Persero) yang menegaskan akan menindak tegas dan memberikan sanksi pemutusan hak usaha (PHU) kepada pengusaha stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) apabila masih melayani pembelian BBM subsidi menggunakan jerigen.
Dan hal tersebut juga melanggar UU Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 55 tentang Migas yang berbunyi, Setiap orang yang menyalah gunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
Dengan adanya berita ini, Diharapkan Pertamina dan BPP migas agar memberikan sanksi yang tegas kepada pihak SPBU dan juga pihak Kepolisian dalam hal ini Polres Batubara agar menindak tegas para pelaku yang melanggar UU Nomor 22 Tahun 2001 khususnya pasal 55 dan juga peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2012. (Prancis silalahi).
