BANNER IKLAN

Kepala Desa Bulungihit Merbau DPO Kejari Labuhanbatu

oleh -612 views

Labuhanbatu| CN- Kejaksaan Negeri Rantauprapat Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatra Utara, mengeluarkan surat Daftar Pencarian Orang (DPO) terhadap Sarpin (48Thn) PNS/ Kepala Desa Bulungihit Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhan Batu Utara Provinsi Sumatra Utara.

Sebab, Kades tersebut tidak pernah menghadiri panggilan jaksa setelah ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan korupsi Dana Desa tahun 2019, bernilai sekitar Rp 900 juta.

Surat DPO diterbitkan setelah yang bersangkutan tiga kali dipanggil untuk menghadap penyidik Pidsus, namun tidak pernah datang,” dikatakan Kajari Labuhanbatu melalui Kasi Pidsus, M Husairi, via WhatsApp, pada Senin (21/9September 2020 malam.

Surat DPO itu ditandatangani Kajari Labuhanbatu Kumaedi, pada Jum,at 18 September 2020, setelah tersangka tidak menghadiri panggilan ke-3 sebagai tersangka.

BACA  Hendak Edarkan Sabu, TR Ditangkap Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi

Pada panggilan pertama, Sarpan sempat disebut mau datang ke Kejari Labuhanbatu di Rantauprapat diantar bendahara Desa ke Simpang Marbau, namun hingga malam tidak sampai di kejaksaan.

” sudah diantar sampai ke simpang Merbau dan selanjutnya naik bus ke Rantauprapat, tapi sampai malam tidak datang,” sebut Husairi beberapa waktu lalu.

Pihaknya kemudian mengirimkan surat pemanggilan kedua , namun juga tidak datang.

” Sampai panggilan ketiga dilayangkan, hal serupa kembali terulang, sehingga tersangka ditetapkan masuk dalam Daftar Pencarian Orang.(DPO) dengan Ciri-ciri, berbadan gempal, tinggi 160 sentimeter, wajah lonjong dan kulit sawo matang,” beber Husairi,

BACA  Hendak Edarkan Sabu, TR Ditangkap Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi

(Senin/21/2020). Disampaikannya ” kami  meminta masyarakat yang melihat Sarpan (Kades) agar dapat segera dilaporkan ke Kantor kejaksaan Negri Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu ” ucap Husairi.

Dalam hal DPO, Kasi Intelijen, Syahron Hasibuan menyebut, masa kadaluarsa perkara pidana korupsi selama 18 tahun.

” Masa penuntutan, sesuai pasal 78 ayat 1 KUHP, kadaluarsa penuntutan pidana yang diancam pidana mati atau pidana seumur hidup sesudah 18 tahun. Pidana korupsi masuk dalam kategori itu,” sebut Husairi.

Kejari melakukan penyidikan penggunaan Dana Desa tahun 2019 di Desa Perkebunan Halimbe, Kecamatan Aek Natas, dan Desa Bulungihit Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara. Penyidik juga telah menggeledah 5 kantor Kepala desa itu, pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020, Kejari kemudian menetapkan 2 Kades itu tersangka. Penyidik Kejari kemudian menahan Kades Perkebunan Halimbe, War (42 Thn), pada Selasa (8/2020) malam, karena diduga korupsi dana desa Rp500 juta.

BACA  Hendak Edarkan Sabu, TR Ditangkap Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi

” Dari hasil pemeriksaan dan audit Inspektorat, total kerugian negara dari 2 kasus ini mencapai Rp1,4 miliar. Potensi kerugian negara atas dugaan korupsi Dana Desa di Desa Perkebunan Halimbe Rp 500 juta dan Desa Bulungihit Rp 900 juta,” kata Husairi. (Daud RR ).

No More Posts Available.

No more pages to load.