Subulussalam| CN- Fakta setahun lebih kepemimpinan Wali dan Wakil Wali Kota Subulussalam, H. Affan Alfian Bintang, SE dan Drs. Salmaza, MAP (Bisa), sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) masih didominasi pejabat berstatus Pelaksana Tugas (Plt) menjadi perhatian dan sorotan sejumlah pihak. Pemimpin daerah ini disinyalir melakukan pembiaran tanpa berupaya menyusun kabinet yang lebih solid demi Kota Subulussalam yang lebih baik.
Bahkan, Ketua Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Subulussalam (Ampes), Hasbi Bancin melalui pesan WA-nya yang diterima media ini beberapa pekan lalu menilai jika fenomena ini diduga menjadi indikasi bahwa Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya ASN di daerah ini lemah.
Hasbi menerangkan , dari 39 SKPK, tidak kurang dari 14 SKPK masih diisi Plt, seperti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial dan Dinas Lingkungan Hidup. “Ini pertanda Kota Subulussalam kosong jiwa kepemimpinan di lingkungan ASN dan ketidakmampuan pemerintah daerah melakukan perbaikan,” sesal Hasbi.
Dikonfirmasi belum lama ini di ruang kerjanya, Plt. Kepala BKPSDM Kota Subulussalam, Asmardin, SH, MH didampingi Sekretaris, Kasmir Hasugian, S.Sos membenarkan. Kepala SKPK yang defenitif, ” sebut Asmardin, seperti Bappeda, DPKKD dan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata ” tambahnya.
Langkah untuk melakukan lelang jabatan guna menghasilkan pejabat defenitif, seperti pernah dilakukan pemerintahan terdahulu, Asmardin pastikan sudah menempuh jalur itu pada Maret dan Juli 2020 lalu melalui Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta.
“Sudah diusulkan, persyaratan sudah lengkap, tinggal koordinasi, meminta, menunggu petunjuk Gubernur,” jelasnya.
” setidaknya 17 SKPK siap dilelang dalam waktu dekat, tenggang waktu jabatan Plt., dikatakan maksimal setahun dan bisa diperpanjang sesuai kondisi dan kebutuhan ” bebernya.
Diketahui, gelar mutasi terakhir dimasa tahun pertama kepemimpinan Bisa di lingkungan Pemko Subulussalam dilakukan pada 26 Desember 2019. Mutasi ini menyasar 192 pejabat struktural eselon II, III dan IV. Lalu, 26 berstatus Plt. dan 68 lainnya pemberhentian dengan hormat.
Pada SK ditandatangani Wali Kota, H. Affan Alfian, SE di sana, dari 26 Plt., sembilan eselon IIB, empat eselon IIIA dan 12 eselon IVA/Kepala Seksi.
Sembilan pejabat eselon IIB di sana, Sarifuddin (Inspektorat), Hermaini (Dinas SI-PD), Baginda (Diskominfo), Yunifar (Dinas Pangan), Abdul Rahman Ali (Dinas LHK), Munawaroh (Dinas Kesehatan), Adita Karya (Badan PBD), Asrul Assani (Dinas PMPPTSP) dan Abdurrahmansyah (Sekwan DPRK).
Lalu empat eselon III.A, Nuryadin (Kabag Umum Tata Usaha dan Kehumasan DPRK), Cut Nurlela (Sekr. DPK), Dedy Iskandar (Sekr. Dinas PMK) dan Nani Marlina Harahap (Kabag Keistimewaan dan Kessos Setdako), Senin (9/11).
Sedangkan dari 68 pemberhentian dengan hormat terdapat tiga Kepala Dinas (Kadis), yakni Nesal Putra, Masyhuri dan Muhsin, lalu 14 sekretaris yakni Firdaus, Elviandi, Mustafa Musa, Muzir, Asriel Zen, Hotma Capah, Rosman, Ruslan, Sabdarwin Has, T. Amar Mirazza, Syahpudin, Sufni, Syamsuar dan Syahpuddin, empat Kepala Bagian (Kabag), yakni Abdurrahim, Fatmawaty, Siti Aflaida dan Hamdansyah dan tiga Kepala Puskesmas, (Armita, Manjani dan Sapriadi) serta selebihnya kepala Sub Bagian (Kasubbag), Kepala Bidang (Kabid) dan Kepala Seksi (Kasi).(Ipong)
