Subulussalam| CN- Pasca peletakan batu pertama Pembangunan Rumah Adat Kebudayaan Pakpak Suak Boang oleh Ibu Gubernur Dyah Erti Idawati beserta Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam pada tanggal 19 November lalu, Hasmauddin Lembong Ketua Komunitas Penyelamat Sejarah Budaya Suku Singkil (Kompas – Buss) menolak keras pembangunan Rumah Adat tersebut, karena menurutnya pembangunan dengan menggunakan APBK Kota Subulussalam. Hal itu disampaikan Hasmauddin pada pres rilinsya, Rabu (17/12/2020)
Hasmauddin menjelaskan, pembangunan rumah adat jebudayaan Pakpak Suak Boang itu tidak elok untuk di bangun di Kota Subulussalam, Karena, kata Hasmauddin ” Subulussaalam adalah masyarakat dengan meyoritas suku Singkil yang merupakan suku asli tempatan. Dan pembangunan itu juga menurutnya mencederai silaturahmi antar sesama suku yang selama ini rukun dan bergandengantangan membangun Kota Subulussalam ” sebut dia.
Ia juga mengingatkan kepada Walikota Subulussalam untuk hati – hati bermain di ranah adat dan budaya, apalagi kota Subulussalam sebagai daerah perbatasan Aceh – Sumut, tentu sangat rentan terjadinya konflik, apakah itu tentang agama, suku dan ras. Sebab, sambungnya ” Kabupaten Aceh Singkil sudah mengalami hal demikian, yaitu peperangan antar agama dengan terbakarnya sebuah gereja. Jadi menurutnya kalo pun tetap ngotot membangun gedung itu alangkah indahnya dibangun di Kabupaten Pakpak Bharat ” jadi kita aman dan damai “Kata Hasmauddin.
“Dulu 12 November 2019 kami sudah pernah melakukan aksi penolakan di Banda Aceh, dulu namanya masih Pusat Kebudayaan Pakpak, lalu sekarang di ganti dengan nama Pembangunan Rumah Adat dan Kebudayaan Pakpak Suak Boang yang di prakarsai oleh Yayasan Pakpak Suak Boang Indonesia (YPSBI), waktu itu kami juga sudah bertemu Walikota Subulussalam di hotel Medan pasca aksi itu, disitu kami meminta Walikota tidak mengucurkan anggaran dari APBK untuk pembangunan Pusat Kebudayaan Pakpak, dan kami meminta beliau untuk lebih fokus pada sektor pendidikan dan ekonomi, alhasil pada waktu itu kami sepakat”. Jelasnya
Terkait penolakan itu, mereka juga sudah melayangkan surat ke Gubernur Aceh dan Majelis Adat Aceh (MAA), hal itu dilakukan untuk meluruskan sejarah, agar terhindar dari konflik horizontal yang tentunya dapat menyebabkan pertumpahan darah ” cetua Hasmauddin.(Ipong)
