Dinilai Kurang Kooperatif, 4 Desa di 2 Kecamatan Didemo JPKP

oleh
oleh

Banyuasin| CN- Kepala inspektorat Banyuasin Zakirin menerima langsung kedatangan massa dari Ormas DPD Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Banyuasin Rabu  24 Febuari 2021.

example banner

Indo Sapri Ketua DPD JPKP dalam orasinya meminta dilakukan audit secara mendalam di tiga Desa di Kecamatan Suak Tapeh dan satu desa di kecamatan Betung.

” Kami sudah menjalan prosedur yang ada sesuai tugas dan fungsi kontrol sosial, kami telah mengkonfirmasi melalui surat ke empat Desa tersebut yakni, Desa Talang Ipuh, Desa Sedang, Desa Merante Kecamatan Suak Tapeh dan satu Desa di Kecamatan Betung yakni Desa Lubuk Karet terkait realisasi APBDes 2020, yang sejauh ini ditanggapi kurang kooperatif” paparnya.

BACA  Polsek Tapung Hulu Hadirkan Majelis Berbuka Puasa Gratis, IPTU Riko Rizki Masri Ajak Warga Raih Berkah 10 Hari Pertama Dzulhijjah

Lanjutnya, dengan kurang kooperatifnya ke empat desa tesebut menimbulkan tanda tanya besar dan patut diduga ada yang tidak beres dalam proses realisasi serta pengelolaan APBDes tahun 2020 desa tersebut, maka dengan ini aksi damai hari ini sebagai bentuk support kami ke Inspektorat agar dilakukan kajian untuk audit ke desa yang dimaksud. Jelasnya

BACA  KUA Salapian Pimpin. Rapat Koordinasi lintas sektoral, Tekankan semarak Idul Adha dengan Gerakan Salapian Berkurban

Selain itu JPKP, juga telah mengagendakan aksi lanjutan ke Inpektorat terkait Beberapa desa. di beberapa Kecamatan yang juga diniali kurang kooperatif, karena surat konfirmasi yang dilayangkan belum mendapat jawab.

Sementara Kelapa Inspektorat Banyuasi Zakirin menyambut baik aksi damai dari JPKP, pihaknya meminta waktu untuk mempelajari data yang diserakan pada aksi.

BACA  Kapolres Kampar Silaturahmi Ke Pos Satkamling Batu Belah – Serahkan Bantuan & Bibit Pohon Dukung Green Policing

” Terimakasih kami ke JPKP yang sejauh ini percaya kepada kami, sebagai bentuk kemitraan selalu berkordinasi terkiat pesoalan yang ada di Banyuasin salah satunya persoalan desa,” ujarnya.

Mohon waktu paling lama dua minggu, juga mohon bantuannya jika diperlukan data tambahan agar jpkp bisa dilengkapi. tutupnya. (Pahrul)

No More Posts Available.

No more pages to load.