SERGAI.CN – SPBU NO. 14.206.190 yang terletak di jln Lintas Sumatera Medan – Tebing Tinggi Desa Suka Dame Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Kangkangi Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2012, dan juga UU Nomor 22 Tahun Tahun 2001 Pasal 55, karena melayani pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi dengan menggunakan jerigen, Sabtu (04/03/2023)
Hal tersebut terlihat ketika awak Media meliput ke SPBU NO.14.206.190, pada hari Sabtu (04/03/2023) sekira pukul 10.01 Wib, karena beredarnya informasi kalau di SPBU tersebut melayani pembelian BBM subsidi menggunakan jerigen maupun dengan cara langsiran seperti dengan menggunakan sepeda motor. Dan ketika awak Media tiba di lokasi nampak adanya pengisian BBM jenis Bio solar dengan menggunakan jerigen. Kemudian awak Media konfirmasi ke operator SPBU yang tidak ingin menyebutkan namanya, bahwa kegiatan tersebut diketahui Manegernya, dan para pembeli memberikan uang jerigen sebesar Rp 5000 per jerigen seraya berkata ” bang jangan difoto lah bang, ” Pinta operator.”
Padahal juga, jika kita melihat dan mengartikan dari kegunaan dan fungsi SPBU adalah tempat pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk kendaraan bermotor, dan pihak SPBU dilarang keras melayani pengisian BBM selain ke kendaraan bermotor dalam bentuk apapun tanpa terkecuali termasuk dengan menggunakan jerigen. Hal tersebut sesuai dengan adanya Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2012, bahwa telah diatur larangan dan keselamatan. Peraturan itu menerangkan secara detail tentang konsumen pengguna, dan pihak SPBU tidak diperbolehkan melayani jerigen.
Sebagaimana telah diatur oleh PT. Pertamina (Persero) yang menegaskan akan menindak tegas dan memberikan sanksi pemutusan hak usaha (PHU) kepada pengusaha stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) apabila masih melayani pembelian BBM subsidi menggunakan jerigen.
Dan hal tersebut juga melanggar UU Nomor 22 Tahun 2001 Pasal 55 tentang Migas yang berbunyi, Setiap orang yang menyalah gunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disubsidi pemerintah dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
Dengan adanya berita ini, Diharapkan Pertamina agar memberikan sanksi yang tegas kepada pihak SPBU NO.14.206.190 dan juga pihak Kepolisian dalam hal ini Polres Serdang Bedagai agar menindak tegas para pelaku yang melanggar UU Nomor 22 Tahun 2001 khususnya pasal 55 dan juga peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2012. (Tim).
