Palembang CN – Gabungan Pemuda Peduli Sumatera Selatan (GPP-SUMSEL) menggelar aksi damai untuk mendesak Polda Sumsel agar mengaudit harta kekayaan sejumlah pejabat kepolisian di Polres Musi Banyuasin (Muba). Mereka menduga adanya penerimaan upeti miliaran rupiah setiap bulan oleh Kapolres, Kasat Reskrim Polres Muba, Kapolsek, dan Kanit Reskrim Keluang.
Selain itu, GPP-SUMSEL juga menuntut penegakan hukum terhadap para pemain minyak ilegal atau “toke minyak”, seperti Amrul, Heryansyah, dan mantan anggota polisi Miftahudin. Mereka meminta para pelaku dijerat dengan pasal pencucian uang agar efek jera benar-benar terasa.
Dalam orasi mereka, aktivis GPP-SUMSEL menyayangkan lemahnya penegakan hukum saat ini dibandingkan saat kepemimpinan Kapolda Sumsel terdahulu, Irjen Pol Rahmad Wibowo. Mereka menilai kinerja kepolisian saat ini tidak berwibawa dan hanya berjalan di tempat.
Tak hanya itu, GPP-SUMSEL juga mendesak Kapolda Sumsel untuk menghentikan praktik “tukar kepala” yang kerap terjadi saat terjadi kebakaran sumur minyak ilegal di Kecamatan Keluang.
Mereka menilai praktik ini tidak adil karena hanya menyasar pekerja lapangan, sementara aktor intelektual dan pihak yang diduga menerima keuntungan dari bisnis ilegal ini tetap bebas.
“Jika tuntutan ini tidak ditindaklanjuti, kami akan menggelar aksi di Mabes Polri untuk mengadukan kinerja Polda Sumsel yang seperti ini,” tegas M. Khaliq, salah satu orator aksi.
Masyarakat berharap adanya langkah tegas dari kepolisian untuk menindak oknum yang diduga terlibat dalam praktik ilegal ini dan memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
(Tim/Red)
