DLH Aceh Singkil Gelar Forum Konsultasi Publik Penyusunan Dokumen KLHS RPJM

oleh
oleh

Aceh Singkil .CN

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Aceh Singkil, mengadakan forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis rencana pembangunan jangka panjang (KLHS RPJM) 2025 – 2030.

example banner

Kegiatan ini digelar, Rabu, 12 Maret 2025 di Aula Bappeda, Desa Pulo Sarok, Singkil.

Turut hadir Wakil Bupati Aceh Singkil Hamzah Sulaiman, Plh Sekdakab Edi Widodo, Asisten II Bidang Pembangunan Paisal, Kepala BPS, Kepala BPN, Kadis Lingkungan Hidup Surkani, dan Plt Kepala Bappeda, H. Suwan, para SKPK serta unsur kemasyarakatan.

BACA  DPRD Kota Pagar Alam Laksanakan Giat Reses Tahap II Tahun 2026.

Surkani dalam laporannya mengatakan bahwa aspek lingkungan tidak bisa dipisahkan dari kegiatan pembangunan di suatu daerah.

Konsultasi ini, kata Surkani, mengangkat isu strategis terkait alih fungsi hutan dan lahan, bencana hidrometeorologis, seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan limbah.

Juga konflik sosial termasuk konflik antara masyarakat dan perusahaan, batas desa, dan konflik masyarakat dengan satwa liar, kemiskinan dan pengangguran.

BACA  Masyarakat Kasikan-Talang Danto Gelar Aksi Damai, Tuntut PTPN IV Regional III Realisasikan Plasma 20% dari HGU

“Jumlah peserta konsultasi sebanyak 63, terdiri atas 8 SKPK yang bersinggungan, dunia usaha, industri, dan dosen sebagai tenaga ahli,” jelas Surkani.

Tujuannya lanjut Surkani adalah untuk melakukan identifikasi terkait isu – isu lingkungan hidup, menghimpun saran dan masukan.

“HGU dan Penambangan juga menjadi perhatian yang dapat berimbas pada pembangunan, ini jelas berdampak ke lingkungan,” lanjut Surkani.

BACA  Meriahkan !!! Jalan Santai dan Senam Kesehatan bersama GMPP - PGRI, dilanjutkan Peletakan Batu Pertama Pembangunan SDN. 106810 desa Sampali.

Sementara Hamzah Sulaiman, Wakil Bupati Aceh Singkil, menyatakan bahwa konsultasi tidak hanya sekadar duduk dan berkumpul, tapi menjadi wadah diskusi dan konsultasi untuk kebaikan daerah kedepan.

“Tiga poin penting menjadi penekanan wabup, seperti pemberdayaan SDM, pengelolaan sumber daya alam dan efesien dan tata kelola yang baik,” ucap Hamzah.

Efisiensi perlu dilakukan guna mencegah pemborosan anggaran atau kegiatan yang tidak begitu diperlukan.

Jurnalis : Yudi Sagala CNtv

No More Posts Available.

No more pages to load.