LABUHANBATU-CN DPRD Labuhanbatu meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk merampingkan Organisasi Perangkat Daerahnya (OPD). Hal tersebut bertujuan untuk mengefisiensikan dalam penggunaan anggaran.
Anggota Komisi I DPRD Labuhanbatu dari praktisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Fendry Patartua Nababan SH MH dalam keterangan rilis diterima, Jum’at (11/4/2025) mengusul juga sekaligus meminta Pemkab melebur 17 organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi 6 badan/dinas.
” Perampingan jumlah badan dan dinas itu diusulkannya untuk mendukung efisiensi anggaran.. Melihat kondisi keuangan daerah Kabupaten Labuhanbatu saat ini perlu melakukan terobosan untuk menghemat anggaran belanja dan memfokuskan anggaran belanja pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai visi dan misi ‘Labuhanbatu cerdas bersinar dan membangun desa menata kota,” ujar Advokat handal tersebut.
Dijelaskan, dalam usulannya, OPD yang perlu dirampingkan yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang), Badan Kesatuan bangsa, politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas), Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP & Damkar), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pertanian dan tanaman holtikultura, Dinas Ketahanan Pangan (Hanpang), Dinas Pertanahan, Dinas Kelautan Perikanan (DKP), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (DPMDK), Dinas Pemuda Olahraga Budaya dan Pariwisata (Disporabudpar), Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pendidikan (Disdik), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), Dinas Pengendalian Kependudukan dan KB (DPAKKB).
” Bappeda dan Balitbang dilebur jadi 1 badan dengan nomenklatur menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah/Bappelitbangda). Kemudian, Dinas Pertanian, Dinas Hanpang, Dinas Pertanahan serta Dinas Perikanan dan Kelautan dilebur menjadi 1 dinas,’ paparnya.
Selanjutnya, Dinas Pendidikan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan serta Disporabudpar dilebur menjadi 1 dinas. Badan Kesbangpol, Dinas Satpol PP dan Damkar serta BPBD dilebur menjadi 1 badan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Dinas Pengendalian Kependudukan dan KB dilebur menjadi 1 dinas dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Dinas PMD dilebur menjadi 1 dinas.
“Usulan perampingan jumlah OPD tersebut akan saya sampaikan kepada rekan sejawat di DPRD, Pimpiman DPRD Kabupaten Labuhanbatu, untuk di lanjutkan ke Bupati Labuhanbatu,” ungkap Febry
Ia menjelaskan hal yang mendasari usulan peleburan 17 badan dan dinas tersebut, menyadari keuangan Pemkab Labuhanbatu yang mengkhawatirkan.
“Tentu dalam kondisi saat ini dengan APBD tahun 2025 Rp1,5 triliun, kita kawatir keuangan Pemkab Labuhanbatu akan terus mengalami defisit anggaran yang sangat berdampak pada pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta pembayaran gaji dan tunjangan ASN di lingkungan Pemkab Labuhanbatu,” ujarnya.
Dasar dan acuan usulan peleburan OPD tersebut, katanya, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Negara dan Daerah.
Selain Inpres tersebut, ia menambahkan bahwa Menteri Dalam Negeri (Mendagri) juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2025.
“Jika OPD tersebut dilebur, beban belanja Pemkab Labuhanbatu akan hemat hingga puluhan miliar rupiah dalam hal gaji kepala dinas/ kepala badan, biaya operasional, beban untuk kendaraan dinas kepala dinas atau kepala badan dan lainnya,” pungkasnya. (Saul Aris Marpaung)
