Padangsidimpuan. Cakrawala Nusantara.id. Para awak media yang bertugas di wilayah Tabagsel, menyampaikan aspirasi atas pemangkasan anggaran media oleh Pemko Padangsidimpuan, di Kantor Wali Kota dan Kantor DPRD Kota Padangsidimpuan, Senin (16/06)2025).
Aksi ini merupakan bentuk protes atas kebijakan Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan, dalam melakukan pemangkasan anggaran media di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni dalam hal berlangganan koran dan kemitraan berita (kliping).
Hanya beberapa OPD yang masih penuh 1 tahun menampung anggaran media berlangganan koran, OPD lain menganggarkan 1 TW, 2 TW, 3 TW dan ada beberapa dinas sama sekali tidak lagi menganggarkan biaya untuk media dan paling parah lagi di Dinas Kominfo justru menghapus anggaran kerjasama kliping berita.
Salah seorang awak media, Erik Astrada Nasution, dalam orasinya dihadapan Wali Kota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunthe, diwakili Staf Ahli bidang pemerintahan, Rakhmat Marzuki Nasution, didampingi Kadis Kominfo, Nurcahyo B Kumolo dan Kastpol-PP, Zulkipli Lubis, menyampaikan bahwa yang dilakukan oleh Pemko Padangsidimpuan merupakan pembatasan ruang gerak awak media, sebab dengan alasan efisiensi anggaran, justru sektor media yang dikorbankan.
“Kami meminta agar Wali Kota mengevaluasi kinerja Kadis Kominfo, karena selama kepemimpinannya telah gagal membangun sinergitas Pemko dengan awak media” ujarnya.
Menanggapi tuntutan awak media tersebut, Kadis Kominfo, Nurcahyo, menjelaskan bahwa pemotongan anggaran media dilakukan oleh DPRD, sedangkan penghentian pembayaran kliping berita karena tidak ada regulasi yang memperbolehkan Pemko Padangsidimpuan melakukan pembiayaan atas kliping, sebagaimana temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun 2024.
Tidak puas dengan jawaban yang diterima, para awak media melanjutkan orasi damai ke Kantor DPRD Kota Padangsidimpuan dan diterima oleh Anggota DPRD, Taty Aryani Tambunan, Dewi Fortuna Nasution dan Andi Lumalo Harahap.
Menanggapi tuntutan para awak media, Anggota DPRD Tersebut membantah tegas tudingan atas pemangkasan anggaran media dilakukan oleh DPRD.
“Kami tidak pernah memangkas anggaran media, fungsi DPRD adalah budgeting dan pengawasan, bukan sebagai pemotong atau penghapus anggaran”tegas Taty.
Taty menambahkan, DPRD sangat menghargai peran media sebagai mitra strategis pemerintah dan pilar keempat demokrasi yang memiliki fungsi kontrol sosial.
“Kalau ada narasi yang menyebut DPRD sebagai pihak yang mengintervensi atau memotong anggaran media, itu harus diklarifikasi. Jangan ada opini sesat yang menyudutkan DPRD,” tambahnya.
Sedangkan Anggota DPRD Lainnya, Dewi Fortuna Nasution, mengatakan akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan memanggil Para Pimpinan OP, Kadis Kominfo dan mengundang para awak media terkait permasalahan pemotongan anggaran media tersebut.
“Kami akan memanggil para pimpinan OPD dan Dinas Kominfo bersama insan pers, untuk dilakukan RDP, agar semua permasalahan dapat diketahui secara objektif dan transparan” kata Dewi Fortuna.
Awak media lainnya, A.Mubin, menilai bahwa alasan efisiensi yang digunakan pemerintah justru menjadi tameng untuk mengebiri fungsi media, menurutnya, ada kesan pengurangan anggaran dilakukan tanpa sosialisasi dan transparansi.
Dengan ditetapkannya agenda RDP dalam waktu dekat, DPRD berharap persoalan ini tidak terus menjadi bola liar yang bisa merusak hubungan antara pemerintah dan para insan pers. (H).
