JAKARTA – Cn.id Guna mendorong penyelesaian sejumlah persoalan tata ruang dan pertanahan di daerah, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menggelar audiensi ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (ATR/BPN RI) di Jakarta, Selasa (10/2/2026) siang.
Rombongan dipimpin oleh Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin SM MM, diikuti Kepala Kantor Pertanahan Meranti, Dat Janwarta Ginting, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Irmansyah, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan & Pembangunan, Randolph W. Hutauruk, serta Kepala Bappedalitbang, Dr. Abu Hanifah.
Dalam penyampaiannya, Wabup Muzamil menyoroti persoalan kota Selatpanjang sebagai ibukota Kabupaten yang belum berstatus Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Fakta ini menempatkan Selatpanjang sebagai satu-satunya ibu kota kabupaten di Indonesia ini belum menyandang status strategis tersebut.
“Yang paling menonjol adalah Kota Selatpanjang sebagai ibukota Meranti itu jadi satu-satunya di Riau yang tidak berstatus PKW, dan itu penetapannya disini, (Kementerian ATR/BPN, red),” kata Wabup Muzamil.
Ia menambahkan, status belum PKW menjadi akar dari berbagai keterbatasan yang perlahan dapat menghambat laju pembangunan daerah. Dampak paling nyata terasa pada pembangunan infrastruktur. Wilayah yang tidak ditetapkan sebagai PKW cenderung berada di urutan belakang dalam skala prioritas.
Selanjutnya, Wakil Bupati juga mengusulkan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (RDTR KPN) untuk Desa Tanjung Kedabu Kecamatan Rangsang Pesisir. Penunjukan ini didasari Perpres Nomor 43 Tahun 2020, dimana dijelaskan bahwa titik dasar Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) Pulau Rangsang adalah Desa Tanjung Kedabu.
“RDTR KPN berfungsi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pertahanan-keamanan, dan kesejahteraan di area perbatasan negara. Kami ingin Kementerian ATR/BPN memberikan bantuan teknis, untuk mengotimalkan kesempatan ini,” tambah Muzamil.
BACA Video Pekerja Tanpa APD Beredar, Outsourcing PTPN IV Bah Butong Ungkap 4 Dugaan Persoalan SIMALUNGUN I CN Persoalan tenaga kerja outsourcing di Pabrik Teh PTPN IV Regional II Bah Butong, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, kembali menjadi sorotan. Informasi awal mencuat setelah beredar video di media sosial yang memperlihatkan pekerja diduga melakukan aktivitas pekerjaan tanpa dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD). Dari sorotan tersebut, redaksi SemiMedia kemudian menerima pesan pribadi melalui Messenger dari seorang pekerja outsourcing yang mengungkap sejumlah dugaan persoalan di lingkungan kerja. Pekerja tersebut meminta identitasnya dirahasiakan karena khawatir terhadap konsekuensi di tempat kerja. Dalam keterangannya kepada redaksi, sedikitnya terdapat empat persoalan yang disebut merugikan pekerja outsourcing. Lembur Dipertanyakan, Pekerja Mengaku Tak Mendapat Penjelasan Transparan Persoalan pertama menyangkut upah lembur. Pekerja mengaku tidak mengetahui secara jelas bagaimana perhitungan upah lembur dilakukan. Ketika perhitungan tersebut dipertanyakan, pekerja mengaku justru mendapatkan ancaman atau tekanan. Padahal, Kementerian Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa kerja lembur memiliki ketentuan mengenai batas waktu dan pembayaran upah lembur. Karena itu, jika terdapat perbedaan antara jam kerja yang dijalani dengan pembayaran yang diterima, persoalan tersebut patut diperiksa melalui dokumen resmi perusahaan. Disebut Bisa Bekerja Hingga 22 Jam Persoalan kedua jauh lebih serius. Pekerja mengaku, ketika jumlah pucuk teh yang harus dikerjakan mencapai lebih dari 100 ton per hari, mereka bisa bekerja hingga sekitar 22 jam. Keterangan ini tentu membutuhkan verifikasi. Namun apabila benar terjadi, kondisi tersebut menjadi persoalan serius karena menyangkut batas waktu kerja, waktu istirahat, keselamatan dan kesehatan pekerja. Kementerian Ketenagakerjaan sendiri menjelaskan bahwa ketentuan kerja lembur memiliki batas tertentu dan pada prinsipnya pekerja harus memperoleh waktu istirahat yang cukup. Pertanyaannya: siapa yang mengawasi pencatatan jam kerja pekerja outsourcing di Bah Butong? APD Disebut Harus Beli Sendiri Persoalan ketiga kembali menyangkut keselamatan kerja. Pekerja mengaku APD tidak pernah diberikan secara rutin oleh pihak pabrik sehingga mereka harus membeli sendiri perlengkapan keselamatan. Yang lebih miris, menurut pengakuannya, APD baru dipinjamkan ketika ada tamu datang ke pabrik. Setelah kunjungan selesai, APD tersebut disebut harus dikembalikan. Jika keterangan tersebut benar, kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan serius. Apakah APD disediakan untuk melindungi pekerja, atau hanya digunakan ketika perusahaan menerima kunjungan? Temuan ini juga perlu diklarifikasi karena penelitian terdahulu mengenai keselamatan kerja di Unit Bah Butong mencatat adanya program keselamatan, termasuk penyediaan APD, pelatihan keselamatan dan inspeksi peralatan kerja. Artinya, jika pekerja outsourcing saat ini mengaku harus membeli APD sendiri, perlu dijelaskan bagaimana implementasi SOP dan sistem K3 perusahaan terhadap tenaga outsourcing. Premi Disebut Hanya Diterima Separuh Persoalan keempat menyangkut premi kerja. Pekerja mengaku mereka memiliki hari libur setiap Senin. Ketika harus masuk bekerja, pembayaran disebut menggunakan sistem premi. Menurut pengakuannya, pernah ada informasi dari pihak pusat bahwa perhitungan premi pekerja outsourcing akan disamakan dengan karyawan pabrik. Namun, pekerja mengklaim premi yang diterima hanya sekitar setengah dari premi karyawan pabrik, sementara sisanya tidak diketahui ke mana. Jika benar terdapat perbedaan antara hak yang dijanjikan atau diperjanjikan dengan pembayaran yang diterima, maka transparansi perhitungan menjadi penting untuk diperiksa. Berapa sebenarnya premi yang menjadi hak pekerja? Berapa yang dibayarkan? Dan atas dasar aturan atau perjanjian apa perhitungannya? Kini Bukan Lagi Sekadar Persoalan APD Empat pengakuan tersebut membuat persoalan outsourcing di Bah Butong semakin serius. Sebelumnya, sorotan publik tertuju pada video pekerja yang diduga bekerja tanpa APD. Setelah itu muncul informasi mengenai dugaan tekanan terhadap pekerja dan pemindahan seorang pekerja ke bagian Afd. Kini muncul pula dugaan persoalan upah lembur, jam kerja sangat panjang, penyediaan APD, dan pembayaran premi. Rangkaian informasi tersebut tentu tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta yang telah terbukti. Namun, cukup menjadi alasan bagi instansi berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan mencocokkan pengakuan pekerja dengan dokumen perusahaan. Pengawas Ketenagakerjaan Diminta Turun Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara melalui Pengawas Ketenagakerjaan dinilai perlu melakukan pemeriksaan langsung. Pemeriksaan dapat mencakup daftar hadir, rekaman jam kerja, perhitungan dan pembayaran lembur, perjanjian kerja outsourcing, bukti pembayaran premi, serta dokumen penyediaan APD. Publik tidak membutuhkan sekadar bantahan. Yang dibutuhkan adalah transparansi dan pembuktian berdasarkan dokumen. Sebagai perusahaan milik negara, PTPN IV Regional II Bah Butong semestinya menjadi contoh dalam penerapan keselamatan kerja dan perlindungan tenaga kerja. Manajemen Belum Memberikan Klarifikasi Hingga berita ini ditayangkan, pihak manajemen PTPN IV Regional II Bah Butong belum memberikan klarifikasi resmi kepada redaksi terkait empat dugaan persoalan yang disampaikan pekerja tersebut. SemiMedia.co.id tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak manajemen maupun perusahaan penyedia tenaga outsourcing. Catatan Redaksi: Empat persoalan di atas merupakan keterangan seorang pekerja outsourcing yang disampaikan kepada redaksi melalui pesan pribadi. Redaksi belum menyimpulkan adanya pelanggaran dan masih menunggu verifikasi serta pemeriksaan dari pihak berwenang. HP. S/FB. S
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Meranti, Dat Janwarta Ginting, menyampaikan tentang persoalan kawasan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB) untuk hutan alam primer dan lahan gambut. Terkait hal ini, ia mengaku telah mengupayakan langkah bersama pemerintah daerah, melakukan pendekatan ke kementerian terkait untuk mendorong penyelesain persoalan tersebut.
“Kami bersama pemerintah daerah terus berupaya melakukan koordinasi dengan kementerian terkait serta menyampaikan surat dan laporan agar persoalan tersebut dapat terurai,” ujarnya.
Ia menjelaskan, saat ini 209.673,9 Ha atau 57,6% lahan di Meranti berstatus PIPPIB. Jauh berbeda dengan kawasan (Area Peruntukan Lain) APL yang hanya berkisar 18.174,07 Ha atau 5,3%. Sementara kawasan yang tidak bisa dimanfaatkan adalah 139.861,63 Ha atau 37,1% dari total luas wilayah.
Menanggapi seluruh persoalan, Wakil Menteri ATR/BPN, Mayor TNI (Purn) H. Ossy Dermawan BSc, MSc, menjelaskan bahwa ia dan jajarannya tengah menghimpun data dan masukan terkait persoalan tanah dan tata ruang yang ada di Kepulauan Meranti.
Ossy mengatakan akan berkoordinasi dengan kementrian terkait untuk menbantu mencari jalan keluar. Ia mengajak pemerintah daerah menyiapkan data-data untuk disampaikan ke Kementerian terkait didukung para kepala daerah dan legislator.
Lebih jauh Ossy menyebut, untuk menyelesaikan permasalahan ini diperlukan kerjasama dan sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dia juga menjelaskan tantangan dari persoalan PIPPIB adalah kewenangannya yang berada di Kementerian Kehutanan. Pun begitu, Ossy berjanji akan membantu berkomunikasi langsung dengan pihak-pihak terkait.
“Mudah-mudahan ini bisa dikomunikasikan dengan lebih beik, harapannya persoalan ini dapat kita bereskan pelan-pelan,” pungkasnya. (Diskominfotik)
