Cakrawalanusantara.id – NGANJUK – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang tengah ramai diperbincangkan masyarakat terkait SMKN 1 Bagor dan SMKN 2 Bagor menjadi perhatian serius berbagai elemen masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Ketua Salam Lima Jari, Yulma, mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Nganjuk untuk melakukan audiensi dengan Komisi IV DPRD Nganjuk, Kamis (12/3/2026).
Audiensi tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi sekaligus mempertanyakan mengapa hingga saat ini belum ada klarifikasi resmi dari pihak terkait mengenai dugaan pungli yang sempat viral di tengah masyarakat.
Dalam pertemuan tersebut, Yulma menegaskan bahwa persoalan yang menyangkut dunia pendidikan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa penjelasan yang jelas kepada publik.
“Kami datang ke DPRD Nganjuk untuk mempertanyakan kenapa sampai saat ini belum ada klarifikasi terkait dugaan pungli yang terjadi di SMKN 1 Bagor dan SMKN 2 Bagor. Persoalan ini sudah viral dan menjadi perhatian masyarakat, sehingga perlu ada penjelasan yang transparan agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah publik,” tegas Yulma saat audiensi berlangsung.
Ia juga menambahkan bahwa keterbukaan informasi sangat penting agar masyarakat mendapatkan kepastian dan tidak muncul dugaan-dugaan lain di luar fakta yang sebenarnya.
Menurutnya, apabila memang terdapat praktik pungutan yang tidak sesuai aturan, maka harus ada langkah tegas dari pihak berwenang. Sebaliknya, jika informasi tersebut tidak benar, maka klarifikasi juga perlu segera disampaikan agar situasi tetap kondusif.
Yulma berharap Komisi IV DPRD Nganjuk, yang membidangi pendidikan, dapat memfasilitasi pemanggilan pihak-pihak terkait guna melakukan klarifikasi dan penelusuran lebih lanjut terhadap persoalan tersebut.
“Kami berharap DPRD melalui Komisi IV dapat menindaklanjuti aspirasi ini dengan memanggil pihak sekolah maupun instansi terkait agar persoalan ini bisa menjadi terang dan jelas di hadapan publik,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, salah satu anggota DPRD Nganjuk dari Komisi IV juga menyampaikan pesan tegas kepada pihak Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Nganjuk agar lebih terbuka dalam berkomunikasi dengan masyarakat, termasuk dengan LSM dan media yang ada di Kabupaten Nganjuk.
Menurutnya, meskipun sekolah menengah atas dan kejuruan berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, namun keberadaannya tetap berada di wilayah Kabupaten Nganjuk sehingga komunikasi dengan masyarakat setempat sangat penting.
“Kami berharap pihak Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Nganjuk bisa lebih terbuka untuk berkomunikasi dengan LSM maupun media yang ada di Nganjuk. Jangan sampai ada kesan tertutup. Walaupun secara kewenangan berada di bawah Provinsi Jawa Timur, tetapi mereka bekerja dan tinggal di wilayah Nganjuk, sehingga tetap harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat di sini,” ujar anggota Komisi IV DPRD Nganjuk.
Bahkan secara tegas ia juga menyampaikan bahwa pejabat yang bertugas di wilayah Nganjuk seharusnya memiliki komitmen untuk membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat setempat.
Audiensi tersebut berlangsung dalam suasana dialog terbuka dan turut dihadiri perwakilan Cabang Dinas (Cabdin) Pendidikan Wilayah Nganjuk yang diwakili oleh dua orang pejabat, serta empat anggota DPRD Nganjuk dari Komisi IV yang membidangi pendidikan, guna mendengarkan langsung aspirasi serta masukan dari masyarakat.
Menindaklanjuti persoalan tersebut, Komisi IV DPRD Nganjuk juga berencana akan menggelar rapat bersama seluruh kepala sekolah SMK Negeri dan SMA Negeri se-Kabupaten Nganjuk, termasuk Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Nganjuk, guna melakukan pembahasan secara menyeluruh terkait berbagai persoalan di dunia pendidikan.
Rapat tersebut diharapkan dapat menjadi forum evaluasi sekaligus memperkuat komunikasi antara pihak sekolah, Cabang Dinas Pendidikan, serta DPRD dan masyarakat.
Kasus dugaan pungli di SMKN 1 Bagor dan SMKN 2 Bagor sendiri sebelumnya ramai diperbincangkan di media sosial dan menjadi sorotan masyarakat Kabupaten Nganjuk.
Hingga berita ini diturunkan, pihak terkait masih menunggu konfirmasi lebih lanjut untuk memberikan klarifikasi resmi terkait isu yang berkembang di tengah masyarakat.
(Jomsen Silitonga – Jurnalis Nganjuk)
