Medan, Cakrawala Nusantara. Sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, Bupati Batu Bara H. Baharuddin Siagian, S.H., M.Si., menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI bersama Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ke Provinsi Sumatera Utara.
Kunjungan ini dalam rangka pengawasan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan bank daerah sebagai badan usaha yang berkontribusi terhadap pendapatan daerah di Ballroom Lantai 10 Gedung PT Bank Sumut, Jalan Imam Bonjol No. 18, Medan, Rabu (1/4/2026).
Turut mendampingi Bupati Batu Bara, Asisten II Setdakab Batu Bara, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan.
Kehadiran Bupati Batu Bara dalam forum tersebut menjadi wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Batu Bara dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, khususnya dalam mengoptimalkan peran BUMD sebagai salah satu pilar penggerak ekonomi daerah dan sumber peningkatan pendapatan asli daerah.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Dr. H. Bima Arya Sugiarto, S.I.P., M.A., Ketua Tim Komisi II DPR RI Bahtra, S.PWK., Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dr. Dede Yusuf M.E., S.T., M.I.Pol., beserta seluruh anggota Komisi II DPR RI, Gubernur Sumatera Utara, para bupati dan wali kota se-Provinsi Sumatera Utara, Komisaris Utama PT Bank Sumut Firsal Feryal Mutiara, serta Direktur Utama PT Bank Sumut Heru Mardiansyah.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi II DPR RI menekankan pentingnya penguatan fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap BUMD agar mampu memberikan kontribusi optimal bagi daerah. Selain itu, Bank Sumut sebagai bank daerah diharapkan terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas layanan serta memperluas akses keuangan bagi masyarakat.
Wakil Menteri Dalam Negeri dalam arahannya menyampaikan bahwa BUMD dan bank daerah memiliki peran strategis sebagai motor penggerak ekonomi daerah. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, manajemen BUMD, serta pemangku kepentingan dalam mendorong peningkatan kinerja dan daya saing.
Melalui keikutsertaan dalam kegiatan ini, Bupati Batu Bara menegaskan dukungan terhadap upaya penguatan tata kelola BUMD yang profesional, transparan, dan akuntabel guna mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Batu Bara.
( Prancis Silalahi )
