Nganjuk, Cakrawalanusantara.id – Jomsen Silitonga.
Persidangan perkara dengan terdakwa Yuliana Margareta, S.H. di Pengadilan Negeri Nganjuk memasuki tahap tanggapan atas eksepsi, Selasa (5/5/2026). Dalam agenda tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyampaikan jawaban atas keberatan yang diajukan penasihat hukum terdakwa.
Penasihat hukum terdakwa, Prayogo Laksono, S.H., M.H., CLI., CLA., CTL., CRA., sebelumnya menilai surat dakwaan tidak disusun secara cermat, jelas, dan lengkap. Ia menyebut dakwaan bersifat kabur (obscuur libel) serta tidak tepat dalam penerapan pasal.
Menurutnya, dana Rp25 juta yang dipersoalkan dalam perkara tersebut telah digunakan sesuai peruntukannya untuk jasa hukum, antara lain somasi, mediasi dengan pihak BPR, serta pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri Nganjuk.
“Penggunaan dana tersebut merupakan penguasaan yang sah, bukan perbuatan memiliki secara melawan hukum,” ujarnya.
Selain itu, penasihat hukum juga menyoroti ketidakjelasan waktu kejadian perkara (tempus delicti) serta menilai hubungan antara terdakwa dan saksi Anik Setyowati merupakan ranah perdata.
Menanggapi hal tersebut, pihak JPU melalui Kasi Intel Kejaksaan Negeri Nganjuk, Koko Roby Yahya, S.H., M.H., menyatakan bahwa dakwaan telah disusun sesuai ketentuan hukum.
Ia menegaskan, surat dakwaan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 143 KUHAP, termasuk uraian tindak pidana, waktu dan tempat kejadian, serta identitas terdakwa.
“Dakwaan disusun berdasarkan berkas perkara dan telah memuat seluruh unsur yang diperlukan,” kata Koko Roby Yahya.
JPU juga menyampaikan bahwa kerugian yang dialami saksi korban, termasuk yang disebut mencapai Rp40 juta, telah diuraikan dalam berkas perkara.
Terkait adanya aspek perdata, JPU menyatakan bahwa proses tersebut telah selesai sehingga perkara pidana dapat dilanjutkan sesuai ketentuan hukum.
Atas dasar itu, JPU meminta Majelis Hakim untuk menolak eksepsi terdakwa dan melanjutkan perkara ke tahap pembuktian.
Sementara itu, penasihat hukum tetap pada keberatannya dan meminta agar dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima.
Majelis Hakim dijadwalkan membacakan putusan sela pada Kamis (7/5/2026), yang akan menentukan kelanjutan perkara tersebut.
( Kabiro Nganjuk )
