Empat Lawang, Sumsel. CN – Kebijakan efisiensi nasional melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56 Tahun 2025 menjadi penanda penting perubahan orientasi fiskal negara. Pemerintah pusat melakukan penyesuaian besar terhadap belanja kementerian/lembaga dan transfer daerah untuk mengonsolidasikan anggaran menuju program prioritas nasional seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan desa, kesehatan, pendidikan, serta agenda besar Asta Cita. Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah menghadapi tantangan serius karena ruang fiskal semakin menyempit, sementara tuntutan publik terhadap pembangunan tetap tinggi.
Kabupaten Empat Lawang merupakan salah satu daerah yang menghadapi tekanan tersebut secara nyata. Dengan kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif terbatas, ruang pembangunan fisik pada Tahun Anggaran 2026 diperkirakan semakin sempit. Sumber pendapatan utama daerah masih bertumpu pada pajak restoran dan hotel, serta optimalisasi PBB-P2, retribusi pelayanan publik, sektor pertanian, hingga pengawasan galian C dan mineral. Dalam kondisi demikian, kemampuan pemerintah daerah untuk bertahan tidak lagi hanya diukur dari besarnya proyek infrastruktur yang dibangun, tetapi dari kecakapan menjaga daya tahan sosial masyarakat serta kemampuan membaca arah perubahan kebijakan nasional secara cepat dan adaptif.
Dalam situasi yang penuh tekanan tersebut, Bupati Empat Lawang Bapak Joncik Muhammad (JM), mencoba memainkan peran yang tidak sederhana. Ia berusaha menjaga optimisme publik melalui pendekatan yang komunikatif dan kolaboratif, sembari membangun keyakinan bahwa keterbatasan fiskal tidak boleh melahirkan pesimisme kolektif. Di titik inilah seni mengelola persepsi publik menjadi sangat penting. Sebab dalam kondisi krisis anggaran, kepemimpinan tidak cukup hanya bekerja secara administratif, tetapi juga harus mampu menjaga psikologi sosial masyarakat agar tetap percaya pada arah pembangunan daerah. Kepemimpinan pada akhirnya bukan sekadar menghadirkan beton dan aspal, melainkan juga merawat harapan, menjaga stabilitas, dan memastikan masyarakat tidak kehilangan rasa percaya terhadap negara maupun pemerintah daerahnya.
Modal sosial JM tidak lahir secara instan. Rekam jejaknya dalam organisasi politik, gerakan alumni, dan ruang aktivisme membentuk karakter kepemimpinan yang komunikatif sekaligus cair. Ia dipercaya memimpin DPW PAN Sumatera Selatan, KAGAMA Sumsel, KAHMI Sumsel, hingga dipercaya dalam kepemimpinan nasional keluarga alumni Geografi Universitas Gadjah Mada. Pengalaman panjang tersebut membentuk jejaring politik dan sosial yang luas, sekaligus memperkuat kemampuannya membaca dinamika kekuasaan secara lebih matang. Karena itu, di tengah keterbatasan anggaran, ia tetap mampu menjaga posisi politik daerah agar tidak kehilangan akses terhadap perhatian pemerintah pusat. Dalam perspektif politik modern, kemampuan membangun jejaring dan menjaga komunikasi lintas kelompok merupakan bagian penting dari strategi mempertahankan eksistensi daerah di tengah kompetisi nasional yang semakin ketat.
Salah satu kekuatan utama gaya kepemimpinan JM adalah kemampuannya merangkul semua kalangan, termasuk para “sparring partner” atau lawan politiknya sendiri. Sikap ini membuatnya disegani oleh kawan dan dihormati oleh lawan. Ia tidak canggung berhadapan dengan politisi nasional, akademisi, aktivis, maupun kelompok masyarakat akar rumput. Empat Lawang yang dahulu sering dilekatkan dengan citra “keras”, perlahan memperoleh wajah baru yang lebih intelektual dan humanis di bawah kepemimpinan seorang doktor hukum.
Dalam banyak situasi, publik sering lupa bahwa stabilitas keamanan dan kondusivitas sosial juga merupakan bentuk pembangunan yang sangat fundamental. Sebab tanpa rasa aman dan kestabilan politik, pembangunan ekonomi maupun investasi sosial sulit bertumbuh secara sehat. Pada akhirnya, tantangan terbesar seorang kepala daerah di era efisiensi bukan hanya soal keterbatasan anggaran, tetapi kemampuan menjaga arah dan kepercayaan publik di tengah tekanan keadaan. Dalam konteks itu, JM sedang mencoba menunjukkan bahwa daerah tetap dapat berdiri percaya diri meskipun berada dalam ruang fiskal yang sempit. Program seperti Pol PP Desa, hadirnya Sekolah Rakyat dari 17 Kabupaten Kota, pengembangan dapur MBG, hingga upaya memperbaiki layanan kesehatan daerah menjadi penanda bahwa keterbatasan tidak selalu identik dengan stagnasi.
Tentu masih banyak pekerjaan rumah yang harus dieksekusi dan diselesaikan. Namun belum genap satu tahun masa pelantikannya di tengah himpitan efisiensi nasional, JM tampil cukup memukau dengan membawa wajah baru Empat Lawang yang lebih humanis, lebih bersahabat, dan lebih terbuka bagi semua kalangan. Perubahan citra sosial semacam ini bukan sesuatu yang mudah dibangun, sebab membutuhkan keteladanan, konsistensi kepemimpinan, serta kemampuan menjaga hubungan sosial-politik secara berkelanjutan. Hal tersebut semakin diperkuat dengan jejaring nasional yang dimilikinya, sehingga Empat Lawang tidak kehilangan akses komunikasi dan posisi tawar di tingkat yang lebih luas. Kita patut bangga dapat menyaksikan hadirnya sosok pemimpin daerah yang tampil aktraktif ditengah tekanan keadaan.
Dari sebuah kabupaten di ujung Sumatera Selatan, Joncik Muhammad sang “pionir keamanan daerah” berusaha memberikan contoh bahwa keterbatasan wilayah tidak harus membatasi cara berpikir dan keberanian mengambil peran. Bahwa dari daerah, gagasan tetap dapat melenting, kepercayaan diri tetap dapat dibangun, dan kepemimpinan tetap mampu tampil mengambil komando dalam dinamika politik maupun pembangunan di tingkat Sumatera Selatan hingga nasional.
