Tapung Hulu,-CN -Keluhan masyarakat soal jalan rusak di Kecamatan Tapung Hulu kembali dibahas dalam Rapat Koordinasi Perbaikan Jalan yang digelar di Desa Sumber Sari, Rabu (3/6/2026). Hadir dalam pertemuan tersebut Camat Tapung Hulu, perwakilan PUPR Provinsi Riau, PUPR Kabupaten Kampar, DPRD Kampar, Polsek Tapung Hulu, perusahaan-perusahaan, koperasi, hingga tokoh masyarakat.
Namun di tengah banyaknya sambutan dan kesepakatan yang disampaikan, satu pertanyaan besar masih menggantung di benak masyarakat: siapa yang benar-benar bertanggung jawab atas rusaknya jalan yang setiap hari mereka lalui?
Camat Tapung Hulu Nuryadi, S.E. menegaskan bahwa jalan merupakan urat nadi perekonomian masyarakat. Karena itu, perbaikan akses jalan tidak bisa lagi ditunda dan membutuhkan komitmen seluruh pihak.
Di sisi lain, perwakilan PUPR Provinsi Riau/Bina Marga UPTD mengungkap fakta yang cukup mengejutkan. Akibat defisit anggaran, program infrastruktur jalan terdampak, sehingga sejumlah pekerjaan pemeliharaan maupun pembangunan belum dapat berjalan maksimal.
Pernyataan tersebut seolah menjadi gambaran bahwa masyarakat kembali diminta memahami keterbatasan anggaran. Namun ironisnya, saat anggaran terbatas, aktivitas kendaraan berat justru terus berlangsung tanpa henti di sejumlah ruas jalan yang kondisinya sudah kritis.
Pihak PUPR Kabupaten Kampar menyatakan siap mendukung dan mendampingi program perbaikan jalan. Namun masyarakat tentu berharap dukungan itu tidak berhenti pada koordinasi dan rapat semata, melainkan benar-benar diwujudkan dalam langkah nyata di lapangan.
Sorotan tajam datang dari Kapolsek Tapung Hulu IPTU Riko Rizki Masri, S.H., M.H. yang secara terbuka menyinggung persoalan kendaraan bermuatan berlebih atau overload.
Menurutnya, kerusakan jalan tidak hanya disebabkan faktor usia dan cuaca, tetapi juga akibat rendahnya disiplin sejumlah pihak yang masih membiarkan kendaraan membawa muatan melebihi kapasitas jalan.
“Jalan yang dibangun dengan kapasitas tertentu tidak akan bertahan lama jika setiap hari dilalui kendaraan dengan beban melebihi ketentuan,” tegas Kapolsek.
Pernyataan tersebut seakan menjadi tamparan bagi pihak-pihak yang selama ini menikmati akses jalan untuk kepentingan bisnis, tetapi belum maksimal berkontribusi dalam pemeliharaannya.
Lebih keras lagi, Anggota DPRD Kampar Fraksi PDI Perjuangan Hanafiah mengingatkan bahwa perputaran ekonomi dari sektor perkebunan dan dunia usaha di Tapung Hulu mencapai angka yang sangat besar.
“Jangan sampai keuntungan ekonomi yang besar hanya dinikmati segelintir pihak, sementara masyarakat harus berjibaku dengan jalan rusak setiap hari,” ujarnya.
Hanafiah bahkan mengungkap fakta bahwa banyak kendaraan yang melintas dengan muatan mencapai 40 ton, padahal kapasitas jalan hanya sekitar 30 ton.
Artinya, kerusakan jalan yang terjadi sebenarnya bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Jalan yang dirancang untuk menahan beban tertentu dipaksa menerima tekanan jauh di atas kemampuannya setiap hari.
Yang lebih menarik, ketika muncul usulan bantuan alat berat untuk mendukung perbaikan jalan, justru terdengar informasi bahwa sebagian alat yang diharapkan membantu ternyata dalam kondisi rusak.
Masyarakat pun bertanya-tanya.
Jalannya rusak. Anggarannya terbatas. Alat beratnya juga rusak. Sementara kendaraan overload tetap melintas setiap hari.
Lalu sampai kapan kondisi ini akan terus berulang?
Rapat akhirnya menghasilkan kesepahaman bahwa perbaikan jalan harus dilakukan secara bersama-sama oleh pemerintah, perusahaan, koperasi, dan seluruh pemangku kepentingan.
Namun bagi masyarakat Tapung Hulu, kesepahaman bukanlah hal baru. Mereka sudah berkali-kali mendengar komitmen, koordinasi, dan janji perbaikan.
Yang mereka tunggu sekarang bukan lagi berita tentang rapat perbaikan jalan.
Mereka menunggu bukti bahwa jalan yang rusak benar-benar diperbaiki, bahwa kendaraan overload benar-benar ditertibkan, dan bahwa perusahaan yang menikmati hasil ekonomi daerah juga ikut bertanggung jawab terhadap infrastruktur yang mereka gunakan setiap hari.
Karena jika setelah rapat ini jalan tetap rusak, kendaraan tetap overload, dan perbaikan tak kunjung terlihat, maka masyarakat berhak bertanya:
Apakah yang diperbaiki jalannya, atau hanya notulen rapatnya?
Sumber: Pers Keadilan Tapung Hulu
Editor R Gulo
