Mulkan Soroti Dugaan Pendudukan Areal 48.000 Hektare dan Meminta Penyelidikan Klaim SHM di Kawasan Hutan Produksi Register 40

oleh

MEDAN, CN.Id. 17 November 2026. Mulkan Hasibuan menagih komitmen Kapolres Padang Lawas Utara (Paluta) untuk menindak tegas dugaan pendudukan kembali lahan negara yang berada dalam areal sekitar 48.000 hektare dan dikelola PT Agrinas Palma Nusantara (Persero), termasuk kawasan Bukit Harapan 1 eks Torganda.

Mulkan meminta Polres Paluta tidak hanya berhenti pada penyampaian imbauan atau perintah, tetapi juga memastikan adanya langkah penegakan hukum apabila ditemukan pihak-pihak yang kembali menguasai atau menduduki kawasan tersebut tanpa dasar hukum yang sah.

example banner

Menurutnya, dugaan keterlibatan sejumlah masyarakat Kecamatan Ujung Batu yang kembali berada di kawasan itu perlu diperiksa secara profesional dan berdasarkan alat bukti.

BACA  FASI Ke‑II Tingkat Kecamatan Pantee Bidari Tahun 2026 Resmi Ditutup Camat Darkasyi, Gampong Meunasah Tunong Raih Juara Umum

“Polres Paluta perlu menjelaskan secara terbuka langkah penanganannya. Jika ada pihak yang diduga kembali menduduki lahan setelah perintah Kapolres disampaikan, kami meminta kepolisian memeriksa dan menindaklanjutinya sesuai hukum,” kata Mulkan.

Selain persoalan dugaan pendudukan kembali lahan, Mulkan juga mendesak kepolisian menelusuri dasar hukum penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diklaim berada di kawasan Hutan Produksi Register 40.

Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari salah seorang tokoh masyarakat, dalam persidangan perkara DL Sitorus yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 2642 K/Pid/2006, pihak BPN Tapanuli Selatan pernah memberikan keterangan mengenai mekanisme penerbitan SHM di kawasan tersebut yang disebut tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang benar.

BACA  Tahanan Narkoba Makan Bersama Kapolres Asahan di Restoran Mewah, LSM Penjara Indonesia Sumut Desak Ombudsman Usut Dugaan Maladministrasi

Mulkan juga mengaku memperoleh informasi dari salah seorang tokoh masyarakat Kecamatan Ujung Batu, yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan, bahwa sertifikat yang telah terbit di atas kawasan hutan tersebut disebut-sebut telah memiliki surat pembatalan dari pihak BPN.

Atas informasi tersebut, ia meminta Kapolres Paluta melakukan penyelidikan untuk memastikan kebenaran status sertifikat maupun proses penerbitannya.

“Saya meminta kepada Bapak Kapolres Paluta agar dilakukan penyelidikan terhadap masyarakat yang mengklaim lahan berdasarkan Sertifikat Hak Milik. Harus ditelusuri atas dasar apa sertifikat itu diterbitkan di atas Kawasan Hutan Produksi Register 40, termasuk apakah benar sudah ada surat pembatalan dari pihak BPN,” ujarnya.

BACA  Diduga Tanpa Papan Plang, Proyek di Jl. Bambu II Medan Timur Jadi Tanda Tanya Besar, Kadis SDABMBK Pilih Bungkam

Mulkan menegaskan, persoalan penguasaan lahan negara dan klaim kepemilikan di kawasan hutan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, kepastian hukum harus ditegakkan secara terbuka, objektif, dan tidak tebang pilih.

Ia berharap Polres Paluta segera memberikan penjelasan mengenai perkembangan penanganan dugaan pendudukan kembali lahan tersebut, sekaligus menelusuri legalitas dokumen kepemilikan yang menjadi dasar klaim pihak-pihak terkait.

Hingga berita ini disusun, keterangan resmi dari Polres Padang Lawas Utara maupun BPN Tapanuli Selatan terkait perkembangan persoalan tersebut masih perlu dimintakan untuk memperoleh keberimbangan informasi.

( Pitri NST )/Kaperwil( Junaidi Ginting )

No More Posts Available.

No more pages to load.