Bupati Karo Buka Rapat Kerja Peningkatan Pelayanan Publik, Dorong Transformasi Budaya Birokrasi.

oleh

KABANJAHE – CN.Id.  Bupati Karo, Brigjen Pol. (Purn.) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., membuka secara resmi Rapat Kerja Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo Tahun 2026 dengan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Utara, Herdensi, S.Sos., M.SP., sebagai Narasumber. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Rakoetta Brahmana, Kantor Bupati Karo, pada Kamis (19/11/2026).

Dalam sambutannya, Bupati Karo menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan wajah konkret kehadiran negara dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, diperlukan ikhtiar berkelanjutan, transformasi sistem, perbaikan tata kelola, serta perubahan mindset dan budaya kerja birokrasi dari budaya senang dilayani menjadi budaya melayani.

BACA  Bupati dan Wabup Karo Hadiri Lepas Sambut Danyonif 125/Si'mbisa
example banner

Ia menambahkan bahwa birokrasi yang baik, bersih, sederhana, dan fleksibel didukung tata kelola yang cepat serta sumber daya manusia aparatur yang berkualitas, akan melahirkan pelayanan publik prima dan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, baik secara regional maupun nasional.

Bupati juga menekankan pentingnya peningkatan teknologi informasi dalam pelayanan publik agar akses layanan semakin mudah bagi seluruh lapisan masyarakat. Selain itu, paradigma lama yang bersifat egosektoral harus ditinggalkan dan digantikan dengan orientasi pada pelayanan.

Pelaksanaan pelayanan publik ini merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012. Sebagai langkah implementasi di daerah, Pemerintah Kabupaten Karo telah menerbitkan Instruksi Bupati Nomor 060/0820/ORG/2025 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

BACA  BUPATI KARO LEPAS KONTINGEN WUSHU SANDA KABUPATEN KARO UNTUK BERTANDING DI KEJUARAAN PIALA PANGDAM I/BUKIT BARISAN TAHUN 2026

Melalui instruksi tersebut, perangkat daerah diminta menjalankan sejumlah langkah strategis, antara lain:

1. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan.
2. Mempublikasikan komponen service delivery pada tempat layanan, papan pengumuman, dan media sosial perangkat daerah.
3. Menetapkan dan mempublikasikan maklumat layanan pada tempat layanan serta media sosial perangkat daerah.
4. Menempatkan SDM yang kompeten dengan mengenakan identitas dan pakaian dinas sesuai ketentuan.
5. Membentuk tim pelaksana pengelola pengaduan, mempublikasikan informasi tata cara pengaduan, menyediakan sarana pengaduan, serta menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat.
6. Melaksanakan survei kepuasan masyarakat dan mempublikasikan hasilnya secara berkala di tempat layanan dan media sosial perangkat daerah.
7. Melakukan pembinaan, pemantauan, evaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik hingga unit terkecil yang menjadi kewenangannya, serta melakukan evaluasi pelayanan publik sesuai ketentuan.

BACA  Bupati Karo Lepas 140 Kontingen Karo Peserta FORPROVSU Tahun 2026

Rapat kerja ini turut dihadiri juga oleh Kepala Biro Organisasi Provinsi Sumatera Utara atau yang mewakili, para kepala perangkat daerah, serta peserta rapat kerja.

(Diskominfo)

Kaperwil ( Junaidi Ginting )

No More Posts Available.

No more pages to load.