Tapsel CN–Menjemput Harapan: Rehabilitasi sebagai Jalan Pemulihan Korban Penyalahgunaan Narkotika
Persoalan narkotika di Indonesia selama ini lebih sering dipandang melalui kacamata kriminalitas. Dikutip dari kiriman via WhatsApp kepada awak media Cakrawalanusantara.id 12/03/2026 Sekitar pukul 14.30 Wib. Penyalahgunaan narkotika dianggap semata-mata sebagai pelanggaran hukum yang harus dijawab dengan hukuman penjara. Akibatnya, ribuan orang yang sebenarnya merupakan korban ketergantungan justru harus menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan. Pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada pemidanaan ini tidak jarang mengaburkan satu kenyataan penting, bahwa banyak penyalahguna narkotika adalah seseorang yang membutuhkan pertolongan, bukan sekadar hukuman.
Paradigma hukum yang hanya menempatkan penyalahguna sebagai pelaku kejahatan telah menimbulkan berbagai persoalan. Lembaga pemasyarakatan menjadi penuh sesak, sementara proses pemulihan terhadap ketergantungan narkotika sering kali tidak berjalan secara optimal. Dalam kondisi demikian, tujuan penegakan hukum untuk menciptakan ketertiban sosial dan melindungi masyarakat justru sulit tercapai. Alih-alih pulih, banyak mantan narapidana narkotika kembali terjerumus dalam lingkaran yang sama setelah keluar dari penjara.
Dalam konteks ini, rehabilitasi muncul sebagai pendekatan yang lebih humanis sekaligus rasional. Rehabilitasi menempatkan penyalahguna narkotika sebagai orang yang mengalami gangguan ketergantungan yang membutuhkan pemulihan medis, psikologis, dan sosial. Dengan kata lain, rehabilitasi bukan alternatif terhadap pemidanaan, tetapi merupakan jalan untuk memulihkan manusia yang terperangkap dalam kecanduan.
Secara normatif, gagasan rehabilitasi sebenarnya telah memperoleh tempat dalam sistem hukum Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, negara telah memberikan ruang bagi penyalahguna dan pecandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Bahkan, dalam beberapa ketentuan, rehabilitasi dapat menjadi bagian dari putusan pengadilan bagi mereka yang terbukti sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Regulasi ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia tidak sepenuhnya menutup pintu bagi pendekatan pemulihan.
Namun demikian, dalam praktiknya implementasi rehabilitasi masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu persoalan utama adalah masih kuatnya paradigma represif dalam penegakan hukum, keterbatasan fasilitas rehabilitasi, serta stigma sosial terhadap mantan pengguna narkotika turut menjadi hambatan serius.
Stigma sosial merupakan tantangan yang tidak kalah penting. Di banyak tempat, mantan penyalahguna narkotika masih dipandang sebagai orang yang rusak atau tidak dapat dipercaya. Pandangan semacam ini tidak hanya menghambat proses reintegrasi
sosial, tetapi juga dapat mendorong mereka kembali ke lingkungan lama yang justru memperbesar risiko kambuh. Padahal, keberhasilan rehabilitasi sangat bergantung pada dukungan lingkungan sosial yang menerima dan memberikan kesempatan baru.
Karena itu, perubahan paradigma menjadi kunci dalam upaya menata ulang kebijakan penanggulangan narkotika. Negara perlu memandang penyalahguna narkotika secara lebih proporsional. Tidak semua orang yang terlibat dalam kasus narkotika adalah pengedar atau pelaku kejahatan terorganisir. Sebagian besar justru merupakan korban dari jaringan peredaran gelap yang memanfaatkan kelemahan orang lain dan kondisi sosial tertentu.
Pendekatan rehabilitasi juga sejalan dengan perkembangan pemikiran modern dalam kebijakan kriminal. Banyak negara mulai menggeser fokus dari pendekatan yang sepenuhnya represif menuju pendekatan yang lebih berbasis kesehatan masyarakat. Pendekatan ini mengakui bahwa ketergantungan narkotika merupakan persoalan kompleks yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan hukuman penjara. Pemulihan fisik, dukungan psikologis, serta reintegrasi sosial menjadi elemen penting dalam mengatasi persoalan tersebut.
Dari perspektif kemanusiaan, rehabilitasi juga mencerminkan wajah hukum yang lebih berkeadilan. Hukum tidak semata-mata berfungsi menghukum, tetapi juga memulihkan. Ketika seseorang terjebak dalam ketergantungan narkotika, yang dibutuhkan bukan hanya sanksi, melainkan juga kesempatan untuk bangkit. Dalam konteks ini, rehabilitasi menjadi wujud nyata dari prinsip hukum yang berorientasi pada perlindungan manusia.
Lebih jauh lagi, keberhasilan rehabilitasi tidak hanya berdampak pada orang yang menjalani pemulihan, tetapi juga pada masyarakat secara keseluruhan. Seseorang yang pulih dari ketergantungan memiliki peluang lebih besar untuk kembali menjalani kehidupan produktif. Mereka dapat kembali bekerja, berkontribusi dalam keluarga, serta mengambil bagian dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, rehabilitasi bukan hanya menyelamatkan individu, tetapi juga memperkuat ketahanan sosial masyarakat.
Tentu saja, upaya mengoptimalkan rehabilitasi memerlukan langkah konkret dari berbagai pihak. Pemerintah perlu memperluas akses terhadap layanan rehabilitasi yang berkualitas, baik melalui lembaga pemerintah maupun kerja sama dengan masyarakat sipil. Aparat penegak hukum juga perlu didorong untuk lebih mengedepankan pendekatan rehabilitatif terhadap penyalah guna narkotika yang memang tergolong sebagai korban ketergantungan.
Di sisi lain, masyarakat perlu membangun sikap yang lebih terbuka terhadap mereka yang sedang berjuang untuk pulih. Pemulihan tidak akan berhasil tanpa dukungan sosial yang memadai. Keluarga dan lingkungan sosial memiliki peran penting dalam memastikan bahwa individu yang telah menjalani rehabilitasi tidak kembali terjerumus dalam lingkaran kecanduan.
Pada akhirnya, persoalan narkotika bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal kemanusiaan. Jika hukum hanya berhenti pada penghukuman, maka harapan itu bisa saja hilang. Namun jika hukum mampu membuka ruang pemulihan melalui rehabilitasi, maka harapan itu tetap hidup.
Rehabilitasi adalah jalan untuk menjemput kembali masa depan yang sempat hilang. Ia memberi kesempatan bagi para korban penyalahgunaan narkotika untuk bangkit, memperbaiki diri, dan kembali menjadi bagian dari masyarakat. Dalam perspektif ini, rehabilitasi bukanlah bentuk kelemahan hukum, melainkan justru wujud dari hukum yang berkeadilan, berperikemanusiaan, dan berorientasi pada masa depan.
Menjemput harapan berarti memberi kesempatan kedua. Dan dalam perjuangan melawan narkotika, kesempatan kedua itu bernama rehabilitasi,” penulis Sutan Siregar S.H,.M.H
