BANNER IKLAN

Sssstt…! Proyek Milyaran Diduga Bermasalah, Ketua DPD LAKI P.45 Babel Soroti Kinerja Pihak Pelaksana

oleh -358 views

Bangka Belitung| CN-  Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD)  Laki P.45 Babel Provinsi Kepulauan Bangka Belitung M. Amin, menyoroti proyek lelang APBN 2020 yang menelan biaya cukup fantastis, yakni Rp. 10.130.000.000,00.

Dana tersebut terdiri dari 11 paket kegiatan. Salah satunya proyek lanjutan pembangunan talud pengaman pantai Desa Sebagin dengan biaya Rp 8.104.543.857,61. Yang dilaksanakn oleh PT. WAHYU MATRA KONTRAKTOR.

” kegiatan tersebut gawean Dinas Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII, dan SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sumatera VIII Provinsi Kepulauan Bangka Belitung PPK Sungai serta Pantai Bangka Belitung ” begitu yang tertera di plang proyek pembangunan, terang M. Amin kepada wartawan Via seluler, Minggu (30/8/2020).

Diungkapkannya ” kalau dilihat, proyek lelang itu diduga sangat rumit, dan sepertinya pihak PPK meminta berbagai macam persyaratan yang memberatkan pihak penyedia lainya untuk andil dalam proyek tersebut.

” balai Pelaksana Pemilihan Jasa Kontruksi (BP2JK) Wilayah Kepulauan Bangka Belitung saat ini terus menjadi sorotan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar Anti Korupsi Pejuang  45 (LAKI P45) Provinsi Kep. Bangka Belitung ” sebutnya.

BACA  Polres Labuhanbatu Komitmen: Ungkap Kasus Penyalah gunaan Narkotika Desa Pangkal Lunan

Lebih jauh Diungkapkan ” hal itu terjadi setelah adanya dugaan kecurangan dan persekongkolan dalam proses lelang hingga menetapkan pemenang lelang  paket kegiatan Pembangunan Talud Pengaman Pantai Desa Sebagin TA 2020.
“Pihaknya leluasa bisa  memenangkan penyedia. Hal ini terbukti  bila kita lihat di lapangan. Pada  pekerjaan yang dilelangkan kemarin itu hanya formalitas saja “cetusnya.
Maka, sambung Amin ” dengan kenyataan itu kami menganggapnya hanya mainan dokumen saja, dimana dokumen tidak sinkron atau tidak sesuai dengan yang ada dilapangan. Itu dikuatkan ketika kami turun ke lapangan melihat situasi.  Idealnya dalam suatu kegiatan sangat  diperlukan Direksi KIT, ( bangunan sementara yang memiliki fungsi sebagai tempat kerja bagi kontraktor, pengawas dan lain-lain), biasanya dibangun
diatas tanah yang tidak dipergunakan ketika proyek berlangsung, hal itu biasanya tercantum dalam RAB ” ungkapnya.

Selain itu, lanjut ” setelah kami investigasi beberapa kali  ke lapangan, kami menemukan beberapa kecurigaan lain, diantaranya mulai dari pasangan batu, cerucuk, material pasir dan batu yang tidak sesuai dengan spesifikasi pekerjaan. Contohnya seperti kedalaman pondasi tidak memadai, cerucuk juga sangat minim, belum lagi pasangan batu yang hanya ditumpukan tanpa adonan semen yang ideal, ini semua dikarenakan tidak adanya bangunan direksi KIT yang tepat untuk berdiskusi serta tidak sesuainya tenaga  personil ditawarkan sebagai pelaksana dilapangan, yang hanya selama ini formalitas saja, karena saat  kami ke lapangan, tidak pernah sekali pun ditemukan personil yang sesuai di persyaratkan dalam “LDP LELANG”  untuk ditempatkan di lapangan.

BACA  Marak Peti di Desa Kebun Lado Singingi, Membuat Masyarkat Sekitar Geram

“Seperti personil mp, Personil Pjt perusahaan, K3 dan personil lainnya. Kemudian alat yang ditawarkan ternyata mereka pakai alat lain yang bukan alat yang mereka tawarkan pada saat lelang,”ujar Amin.

” Hal ini sangat erat kaitannya dengan kualitas pekerjaan yang nantinya perlu tenaga profesional dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Ditambah lagi kegiatan yang dilakukan tidak menerapkan protokol kesehatan “ucapnya.

Oleh sebab itu, sambung bang Amin, sapaan karibnya ”  selaku pegiat Anti Korupsi di Babel, saya meminta kepada KONTRAKTOR, PPK dAN  Kasatker untuk duduk bersama guna membedah dan membahas aturan yang ada serta menegakan keadilan aturan tersebut.

BACA  Kapolsek Kuantan Tengah Berkoordinasi dan Silaturahmi dengan PPK Kuantan Tengah dan PPK Sentajo Raya

” kalau tidak  persoalan ini akan kami  bawa ke Institusi Penegak Hukum untuk menindak lanjuti hal ini. Karena  Kami meyakini mereka pasti mengerti kok dengan aturan, hanya saja banyak yang  pura-pura tidak tau,” pungkasnya.

“Untuk menegakkan keadilan aturan tersebut karena hal itu bisa kita bahas bersama untuk memastikan indikasi kecurigaan kmi, atau kalo tidak  persoalan ini  kami  bawa ke INSTITUSI PENEGAK HUKUM untuk menindak lanjuyi hal ini. Karena  Kami meyakini mereka pasti mengerti kok dengan aturan. Hanya mereka saja  bnyak yang  pura-pura tidak tau,” pungkasnya.

Saat Cakrawala Nusantara berusaha mengkonfirmasi pihak pelaksana, yakni PT Wahyu Matra Kontraktor dan pihak Kasatker terakait hal ini, yang bersangkutan belum berhasil dihubungi, mengingat perusahan tersebut berdomisili di Palembang, sementara orang lapangan tidak bersedia untuk dikonfirmasi. (Rudi)

No More Posts Available.

No more pages to load.