Deli Serdang| CN- Terkesan tak bertanggung jawab terhadap masyarakat, serta tak jelas sosialisasi proyek pembangunan jembatan Titi Payung, di Desa Klambir Kecamatan Hamparan Perak menuai protes.
Anggota Dewan Pimpinan Rakyat (DPRD) Deli Serdang mengaku kecewa berat dengan persoalan yang seharuskan tidak boleh terjadi di Hamparan Perak” kenapa masyarakat sampai bisa demo, kalau hari ini warga yang terdampak karna pengerjaan jembatan tak bisa di selesaikan, lebih baik proyek di hentikan aja,” bentak M Adami, sembari menggebrak meja.
Dalam persoalan pembangunan jembatan Titi Payung Desa Klambir tidaklah boleh menganggu kegiatan masyarakat, sehingga warga pun dapat manfaat dari pekerjaan jembatan titi payung tersebut.
” sangat aneh jawaban dinas PU Provinsi dan Pimpro, kenapa warga yang terdampak dari proyek jembatan itu katanya tak dianggarkan, itu mustahil ” cetus wakil rakyat, dari Fraksi PPP itu, Rabu (10/9/2020).
” proyek berbiaya milyaran rupiah tak ada perencanaan,” ujarnya, dengan raut heran.
Diungkapkannya ” tidak Profesionalnya pihak PU dan CV Mutiara Indah telah terlihat sedari awal pengerjaan pembangunan jembatan, sehingga sampai terjadi demo besar-besaran yang dilakukan warga hamparan perak di atas jembatan.
Kata Adami, PU, Bina Marga, serta CV Mutiara Indah harus manusiawi sedikit, kalau hari ini warga tak mendapatkan konpensasi, kita anggap proyek hanya menjadi mala petaka bagi masyarakat,” kesal M adami sulaiman, yang juga ketua ambe ( anak melayu bersatu).
Masih kata Adami, Dinas Pu provinsi sumut serta CV Mutiara Indah selaku pemenang tender dianggap masyarakat tak bertanggung jawab karena proyek pembangunan jembatan Titi Payung berbiaya Milyaran rupiah, jangan mendahui kepentingan pribadi, jadilah manusia yang dapat membantu orang banyak ” cetusnya.
” Kenapa proyek milyaran rupiah tak ada pembebasan tanah warga,” timpal okoh masyarakat hamparan perak itu.
Terpisah, pihak Dinas PU Bina Marga Provinsi Sumut Rizaluddin Harahap berkilah dan mengatakan tidak ada dianggarkan mengenai jalan alternatif kepada warga.
” Pemerintah dinas PU provinsi Sumut tidak bisa menganggarkan kemauan warga yang lahannya terkena dampak pembangunan jembatan titi payung ” katanya.
Dari plang proyek terdata kalau pembangunan jembatan titi payung di kerjakan CV Mutiara Indah senilai RP 5.749.581,- dari APBD provinsi.
Camat Kecamatan Hamparan perak Eko Sapriadi meminta kebijaksanaan Dinas PU Provinsi Sumut kepada masyarakat yang terdampak dari proyek pembangunan jembatan titi payung.
Selain itu, juga menyayangkan tak jelasnya kegiatan sosialisasi yang diadakan pihak pelaksana kegiatan ” kita harap kepada dinas PU Sumut agar memperhatikan betul masyarakat yang terdampak proyek, sehingga pengerjaan jembatan titi payung nantinya dapat dirasakan manfaatnya,”harapnya (MJ/RF).
