Musi Rawas| CN- Dana desa di Kabupaten Mura dalam waktu dekat bakal cair. Hal ini tentu memunculkan berbagai opini di masyarakat mengingat jadwal pencoblosan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Mura tinggal 14 hari lagi.
Bahkan, muncul informasi dilapangan sebagian dana desa bakal disuplai ke masyarakat untuk memenangkan salah satu kandidat. Otomatis hal ini jadi sorotan kalangan pengamat politik, mengingat penggunaan dana desa sangat rentan diselewengkan.
Pengamat politik yang juga Ketua Prodi Magister (S2) Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Bengkulu, Dr Mas Agus Firmansyah menjelaskan kendati penggunaan dana desa untuk money politik, proses pembuktiannya sulit namun sangat dimungkinkan itu terjadi.
“Hal semacam itu biasa dalam politik, tidak hanya didaerah tetapi juga secara nasional juga seperti itu. Keuntungan petahana, bisa mendompleng program pemerintah untuk suksesi dirinya sendiri. Baik itu melalui penggunaan dana desa hingga ke pemasangan spanduk,” jelasnya, Rabu (25/11).
Walaupun demikian, Mas Agus kembali menegaskan meski sulit dibuktikan namun tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Apalagi bila dana desa dicairkan jelang jadwal pencoblosan tentu hal ini patut dipertanyakan.
“Dinamika politik memang seperti itu, petahana bisa memberi komando saat dirinya menjabat dan menginstruksikan ke tiap dinas sesuai yang dia inginkan, atau dengan kata lain penggunaan dana desa ditunggangi kepentingan politik sangat mungkin terjadi, dan butuh pembuktian untuk mengungkapkannya,” tambahnya.
Berbagai kesulitan untuk mengajarkan berpolitik dengan cerdas pada masyarakat. Karna Pilkada sering dijadikan ajang untuk meminta. Ini secara tidak langsung berarti kalau pemahaman demokrasi politik dimasyarakat masih sangat rendah.
“Untuk masyarakat yang tingkat pendidikan tinggi mereka bisa secara rasional melihat kandidat calon dari program politiknya,” selorohnya.
Namun berdasarkan data yang ada untuk masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah politik transaksional yang cendrung terjadi.
“Kita tidak bisa menyalahkan salah satu pihak. Baik kandidat maupun masyarakat ada diposisi sama. Karena politik transaksional itu melibatkan kedua belah pihak. Demokrasi kita masih sangat prosedural, meski kita memilih secara langsung, bukan hanya program tapi juga dipengaruhi transaksional. Petahana dimungkinkan menggunakan perangkat dan anggaran untuk kepentingan pribadi,” pungkasnya.(Wardani)
