Musi Rawas| CN- Dana desa di Kabupaten Mura dalam waktu dekat bakal cair. Hal ini tentu memunculkan berbagai opini di masyarakat mengingat jadwal pencoblosan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Mura tinggal 14 hari lagi.
Bahkan, muncul informasi dilapangan sebagian dana desa bakal disuplai ke masyarakat untuk memenangkan salah satu kandidat. Otomatis hal ini jadi sorotan kalangan pengamat politik, mengingat penggunaan dana desa sangat rentan diselewengkan.
Pengamat politik yang juga Ketua Prodi Magister (S2) Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Bengkulu, Dr Mas Agus Firmansyah menjelaskan kendati penggunaan dana desa untuk money politik, proses pembuktiannya sulit namun sangat dimungkinkan itu terjadi.
“Hal semacam itu biasa dalam politik, tidak hanya didaerah tetapi juga secara nasional juga seperti itu. Keuntungan petahana, bisa mendompleng program pemerintah untuk suksesi dirinya sendiri. Baik itu melalui penggunaan dana desa hingga ke pemasangan spanduk,” jelasnya, Rabu (25/11).
Walaupun demikian, Mas Agus kembali menegaskan meski sulit dibuktikan namun tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Apalagi bila dana desa dicairkan jelang jadwal pencoblosan tentu hal ini patut dipertanyakan.
BACA Gelorakan Semangat HUT Ke-116, Pemkab OKU Inisiasi Gerakan Indonesia Asri BATURAJA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ulu (OKU) resmi meluncurkan Gerakan Indonesia Asri yang digelar secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten OKU, Sumatera Selatan, Jumat (24/7/2026) pagi. Aksi lingkungan berskala makro ini diinisiasi khusus oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pemkab OKU dalam rangka menyemarakkan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten OKU yang ke-116. Kegiatan gotong royong massal tersebut dipimpin langsung oleh Bupati OKU, H Teddy Meilwansyah, SSTP, MM, MPd. Kegiatan ini dipusatkan di kawasan Taman Kota Baturaja yang menjadi titik pusat (kick-off) pergerakan kebersihan daerah serta aliran sungai Ogan baik dibawah jembatan Ogan. Ajak Warga Berdampak Nyata Bupati OKU Teddy Meilwansyah menjelaskan bahwa Gerakan Indonesia Asri merupakan langkah konkret pemerintah daerah untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pelestarian alam dan kebersihan lingkungan lingkungan sejak dini. "Melalui Gerakan Indonesia Asri ini, kami ingin menumbuhkan kesadaran kolektif. Kebersihan daerah bukan sekadar tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh warga Bumi Sebimbing Sekundang," ujar Teddy saat memberikan arahan langsung di lokasi kick-off, Baturaja. Teddy juga menegaskan bahwa momentum bertambahnya usia Kabupaten OKU ke-116 harus dibarengi dengan perubahan perilaku yang positif terhadap lingkungan. "Sesuai dengan tema besar hari jadi tahun ini, yakni 'Serentak Bergerak, Berdampak Nyata Wujudkan Sayangi OKU', gerakan ini adalah bukti nyata kepedulian kita untuk menjaga wilayah OKU tetap sehat, asri, dan nyaman ditinggali," tambahnya. Sinergi Curve Sisir Fasilitas Publik Di tempat yang sama, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten OKU Brigman menyatakan bahwa pergerakan ini tidak hanya berpusat di ibu kota kabupaten, melainkan berjalan serentak di 13 kecamatan, serta seluruh kantor di wilayah OKU. "Tim Kita bersinergi terjun langsung ke lapangan membersihkan lingkungan termasuk beberapa titik di aliran sungai Ogan,"ucap Brigman. Pihak DLH menerjunkan personel kebersihan untuk menyisir fasilitas publik, saluran air (drainase), serta kawasan padat penduduk guna mengantisipasi penumpukan sampah. Selain melakukan aksi kebersihan, Pemkab OKU turut mengimbau masyarakat luas untuk menyemarakkan suasana HUT daerah dengan memasang umbul-umbul dan Bendera Merah Putih di pekarangan rumah masing-masing sepanjang bulan perayaan.
“Dinamika politik memang seperti itu, petahana bisa memberi komando saat dirinya menjabat dan menginstruksikan ke tiap dinas sesuai yang dia inginkan, atau dengan kata lain penggunaan dana desa ditunggangi kepentingan politik sangat mungkin terjadi, dan butuh pembuktian untuk mengungkapkannya,” tambahnya.
Berbagai kesulitan untuk mengajarkan berpolitik dengan cerdas pada masyarakat. Karna Pilkada sering dijadikan ajang untuk meminta. Ini secara tidak langsung berarti kalau pemahaman demokrasi politik dimasyarakat masih sangat rendah.
“Untuk masyarakat yang tingkat pendidikan tinggi mereka bisa secara rasional melihat kandidat calon dari program politiknya,” selorohnya.
Namun berdasarkan data yang ada untuk masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah politik transaksional yang cendrung terjadi.
“Kita tidak bisa menyalahkan salah satu pihak. Baik kandidat maupun masyarakat ada diposisi sama. Karena politik transaksional itu melibatkan kedua belah pihak. Demokrasi kita masih sangat prosedural, meski kita memilih secara langsung, bukan hanya program tapi juga dipengaruhi transaksional. Petahana dimungkinkan menggunakan perangkat dan anggaran untuk kepentingan pribadi,” pungkasnya.(Wardani)
