Aceh| CN- Menyikapi kisruh Pilkada Aceh pada Tahun 2022 yang kami anggap sampai sekarang belum ada kejelasan tentang pelaksanaan Pilkada Aceh, maka dengan ini kami Aliansi Masyarakat memandang perlu memberikan masukan kepada Pemerintah Aceh maupun kepada Pemerintah Republik Indonesia, Rabu (10/2).
Diantaranya sebagai berikut :
1. Bahwa pelaksanaan Pilkada Tahun 2022 di Aceh, sudah jelas diatur khusus dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 101 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 yang normanya hanya berlaku di Aceh.
2. Kami Aliansi Masyarakat Kota Subulussalam, Mendukung pelaksanaan keputusan KIP Aceh Nomor: 1/PP.01.2 Kpt/11/Prov/1/2021 Penyelenggaraan tentang Pemilihan Tahapan, Gubernur Program, dan Wakil dan Jadwal Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh Tahun 2022.
3. Kami meminta kepada KIP Aceh, Pemerintah Aceh, DPR Aceh, dan Partai Politik Lokal dan Nasional untuk tetap konsisten dalam melaksanakan Pilkada Aceh Tahun 2022.
5. Meminta kepada pihal Forbes DPR RI/DPR RI Asal Aceh di Jakarta untuk memperjuangkan terlaksananya MoU Helsinki dan Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA). Khususnya Pilkada Aceh tahun 2022.
4. Meminta kepada Bapak Presiden Jokowi untuk memerintahkan Kemendagri Bapak Tito Karnivan dalam hal memastikan pelaksanaan Pilkada Aceh Tahun 2022, demi terlaksananya butir-butir MoU Helsinki dan UUPA.
Sumber : Koordinator Aliansi Masyarakat kota Subulussalam.
(Ipong)
