Pali| CN- Kecamatan Talang Ubi menggelar Musyawarah Rencana Pembanguan (Musrenbang) rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tahun 2021.
Forum musyawarah yang sengaja dilaksanakan guna membahas dan menyepakati langkah dan penanganan program kegiatan yang menjadi prioritas, dan tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan Kelurahan dan Desa untuk prioritas Kabupaten/ kota.
Dalam forum, Kecamatan Talang Ubi menerima usulan – usulan dari masyarakat, perangkat Kelurahan dan Desa yang masuk dalam wilayahnya dengan membuka tanya jawab.
Kepala Desa Simpang Tais, Erika Peru, saat forum berlangsung menyatakan, pembanguan parit di Desanya sudah lama diusulkan, namun hingga saat ini belum terealisasi.
” sudah sering saya mengusulkan parit di Desa Simpang Tais, karena saluran air kurang memadai hingga air meluap ke jalan, ditambah lagi tanah sering longsor sampai masyarakat setempat bergotong royong untuk membuang sampah agar air tidak menggenangi jalan ” beber Kades.
Maka, lanjut dia ” kami minta kepada DPRD untuk membangun parit tersebut, dan jalan menuju SDN 20 dan SMP 6 yang jaraknya kurang lebih mencapai 1,2 KM, kondisi jalan juga masih tanah, sehingga perlu untuk di cor ” katanya, Senin (15/2).
Sementara Kepala Desa Sungai Baung menyampaikan bahwa Los Pasar Kalangan di Desanya sudah tidak layak, kerena menurutnya berada di tengah pemukiman hingga sulit dijangkau. Selain itu warga juga meminta agar dibangun kantor Desa, sebab di Desa Sungai Baung yang ada hanya Balai Desa dan itu pemberian dari PT. Musi Hutan Persada (MHP).
” kami usulkan dibangun akses jalan menuju Los Pasar Kalangan agar mempermudah aktifitas keluar masuk pasar Los. Sebab apabila Idul Fitri (hari besar) pasti banyak lalu lalang menuju kesini ” ungkapnya.
Menjawab usulan tersebut, Sekretaris Dinas Bappeda Pali mengaku sudah mengusulkannya ke Pemprov, karena jalan tersebut merupakan kewenangan Provinsi.
” kita akan mengusulkan kepada DPRD Provinsi biar cepat terealisasi,” imbuhnya.
Disamping itu, tambah dia ” untuk pendidikan maka pihak dinas terkait membangun fasilitas, namun 20% kwenangan punya dinas pendidikan.” Ujar Supawi.
Menanggapi usulan terkait pembangunan Desa yang seharusnya menjadi Atensi Perkim dan Dinas PU, dalam forum terpantau panitia Musrenbang meminta pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) untuk menangapi usulan kepala desa, hal itu terkait tidak hadirnya Dinas PU dan Perkim Pali dalam forum.
“kami tidak ada pengelolaan pembangunan fisik karena sekarang diserahkan semua ke Dinas Perkim, kami hanya mengurusi Kades ” kata Mardiansyah selaku Sekdin DPMD PALI.
Tidak hanya itu, terpantau salah satu anggota forum Musrenbang eerkeluh kesah karena honor perangkat desa belum dibayarkan pihak Pemkab. PALI
Bupati melalui Staff Ahli mengatakan kalau persoalan itu disebabkan karna dampak Covid 19. Bahkan beliau menyebut bahwa pihaknya pun mengalami hal serupa.
“Kami saja staff ahli sudah 7 bulan honor tidak dibayar karena bencana COVID-19 ini, kita berharap cepat berakhir dan untuk dinas PU Perkim yang tidak hadir akan saya laporkan kepada Bapak Bupati PALI.” Ujar Sunardin Staff Ahli Pemkab Pali.
Ditempat yang sama, Irwan, ST wakil 1 DPRD Kabupaten PALI mengingatkan kepada pihak terkait seperti Bapeda agar jangan hanya di catat namun segera ditindak lanjuti, karena menurutnya usulan anggarannya tidak terlalu besar dan segera direalisasikan.
“Kami Anggota DPRD saja meninggalkan rapat untuk hadir diacara ini demi masyarakat, inikan menyerap pemikiran dan usulan- usulan untuk pembangunan, maka datanglah pihak terkait seperti PU dan Perkim untuk menampung usulan dan keingginan untuk pembangunan, jika Kadin tidak bisa, wakilkan sama Sekdin atau Kabid yang bisa menampung usulan – usulan di Musrenbang ini.” ujar Wakil Ketua 1 DPRD PALI saat menjadi pembicara di acara tersebut.
Wakil 1 DPRD Kab. PALI meminta kedepannya Musrenbang harus memberikan solusi langsung dan meminta Instansi terkait Pemkab. PALI agar membuka komunikasi dengan pihak lain yang berkompeten untuk membangun PALI.
“Dan untuk pihak Pemkab, dalam menjawab usulan di Musrembang ini harus memberikan solusi, contohnya keinginan masyarakat Desa Simpang Tais dalam membangun parit, jika tidak ada dana, kami anggota DPRD PALI akan patungan, fraksi hanura langsung berkoordinasi dengan Anggota DPRD Provinsi dan mendapat tanggapan langsung, jadi kami meminta agar kedepannya pihak Pemkab PALI agar membangun komunikasi dengan pihak lain untuk membangun PALI.” pumgkas Irwan ST, selaku Wakil Ketua DPRD PALI yang menjadi narasumber di Musrembang Kec. Talang Ubi.
Anggota dewan lain yang juga menanggapi Musrenbang yakni H. Husni Thamrin, Dikataknnya ” kami sudah berkoordinasi ke pihak DPRD Prov. Sumsel dan akan di upayakan untuk segara ditanggapi melalui jalur aspirasi.
“Anggota DPRD Prov. Sumsel, Ersangkut dari partai Golkar akan menyangupi untuk rencana pembangunan parit di Desa Simpang Tais melalui jalur aspirasinya” Kata H. Husni Thamrin yang juga sebagai narasumber.
Terlepas dari itu, Plt. Camat Talang Ubi Hardin saat di wawancarai awak media terkait dinas yang tidak hadir di Musrenbang, menyatakan bahwa pihak Kecamatan sudah mengundang Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan Perkim karena dinilai dinas tersebut lah yang kompeten dalam Musrenbang ini.
“Untuk dinas PU Perkim kita undang tapi mereka tidak datang, padahal dinas inilah yang sangat penting perannya dalam Musrenbang kali ini” ungkap Hardin.(Rozi)
