Padang Sidempuan CN- Wali Kota Padang Sidempuan, Irsan Efendi Nasution SH MM, melakukan kunjungan silaturahmi dengan Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang (PPTR), di Selasa (28/02/2023), di Jalan Raden Patah I no 1 Selong Kebayoran Baru Jakarta Selatan.
Dalam acara tersebut, Wali Kota Irsan yang didampingi Kepala dan Sekretaris Bapelitbang Kota Padang Sidempuan, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan silaturahmi Pemko, sekaligus untuk menindak lanjuti pemetaan lahan sawah yang dilindungi pada kabupaten/Kota, dimana Kota Padang Sidempuan sesuai hasil tinjauan lapangan dan deliniasi, (upaya pembuatan garis batas untuk membentuk dan menandai sebuah objek atau wilayah tertentu), terdapat luas lahan eksisting (lahan yang dilindungi) seluas 2.875,18 Ha.
Hal ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nomor : 686/SK-PG.03.03/XII/2019, tanggal 17 Desember 2019, tentang Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dimana Kota Padang Sidempuan ditetapkan seluas, 2.875,18 Ha.
Selanjutnya, sesuai dengan Perda Nomor 4 tahun 2014, tentang rencana Tata Ruang wilayah Kota Padang ini Sidempuan, tahun 2013-2023 ditetapkan luas lahan pertanian berkelanjutan seluas 1618,17 Ha.
“Memperhatikan angka tersebut, kami mohon kepada Bapak Dirjen kiranya dapat meninjau dan memperhatikan usulan kami tentang luas sawah yang dilindungi di Kota Padang Sidempuan, untuk dikurangi luasnya dari 2.875,18 Ha menjadi seluas 2.152,59 Ha, atau berkurang 722,59 Ha, mengingat Kota Padang Sidempuan adalah daerah perdagangan dan jasa yang terdepan di pantai barat Sumatera Utara dan juga merupakan pusat kegiatan wilayah” jelas Irsan.
Adapun rencana peruntukan dari lahan yang dikurangi, adalah untuk perumahan dan pemukiman, untuk perdagangan dan jasa, perkantoran, pendidikan, olah raga dan Parawisata
peningkatan jalan APBD, lahan terbuka hijau dan sebagainya, jelas Irsan.
Wali Kota Irsan, juga menjelaskan bahwa pertimbangan dasar yang disampaikan antara lain,
1. mengakomodir perkembangan Kota dimasa depan.
2. Untuk mempermudah pelayanan perizinan kepada masyarakat dan investor.
3. Kota Padang Sidempuan direncanakan jadi Ibu Kota Provinsi Sumatera Tenggara.
4. Luasan pengurangan yang diusulkan merupakan lahan yang berada di kiri kanan jalan kota, jalan provinsi dan jalan nasional.
Dalam Menanggapi hal tersebut, Dirjen PPTR, Dwi Hariyawan S, mengatakan bahwa apa yang menjadi alasan Wali Kota tersebut sudah merupakan langkah yang tepat, faktor utama dalam peningkatan jumlah penduduk pasti akan membutuhkan perluasan wilayah untuk perumahan dan permukiman dan ini menjadi sesuatu yang harus diperhitungkan dengan matang untuk masa depan, kata Dirjen.
Sebagai kesimpulan dari pertemuan tersebut, bahwa Dirjen PPTR memperkenankan Pemerintah kota Padang Sidempuan untuk mengurangi lahan sawah yang dilindungi seluas 722,59 Ha, sepanjang untuk kebaikan masa depan dan dapat dipertanggung jawabkan peruntukannya, tutupnya.
(Hs nst).
