Tanjungbalai (CN) Pemerintah Kota Tanjungbalai melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Tahun 2027 di Aula Sutrisno Hadi, Kantor Wali Kota Tanjungbalai, Kamis (12/2/26).
Musrenbang RKPD 2027 secara resmi dibuka oleh Wali Kota Tanjungbalai Mahyaruddin Salim, didampingi perwakilan Gubernur Sumatera Utara, Asisten Perekonomian dan Pembangunan SetdaProv-Su, M. Armand Effendy Pohan.
Dalam sambutannya, Wali Kota Mahyaruddin Salim menyampaikan arah kebijakan dan target pembangunan yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Tanjungbalai 2025–2029 menuju Tanjungbalai EMAS.
Sejumlah indikator makro pembangunan ditargetkan mengalami peningkatan pada tahun 2027, di antaranya pertumbuhan ekonomi sebesar 5,90–6,30%, PDRB per kapita sebesar Rp85,99 juta, kontribusi PDRB terhadap provinsi sebesar 1,07%, serta penurunan tingkat kemiskinan menjadi 10,00–9,50%.
Selain itu, Pemerintah Kota Tanjungbalai juga menargetkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kisaran 81,00–81,40 poin, penurunan rasio kini menjadi 0,231–0,229, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 70,51, serta indeks reformasi birokrasi mencapai angka 72,00 pada tahun 2027.
“Angka kemiskinan berhasil turun dari 11,97% menjadi 10,67% dan IPM meningkat dari 75,95 poin menjadi 76,70 poin. Ini merupakan capaian yang cukup baik dan akan terus kita tingkatkan ke depan,” ujar Mahyaruddin.
Wali Kota juga mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyatukan persepsi dalam merumuskan arah pembangunan tahun 2027 yang difokuskan pada pembangunan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sesuai dengan Program Prioritas Pembangunan Utama (PPU) dalam RPJMD 2025–2029.
Sebanyak 15 PPU dipaparkan, antara lain ASN berkualitas dan berintegritas, regulasi adaptif dan partisipatif, digitalisasi pelayanan publik, penataan kota yang nyaman dan inklusif, pendidikan unggul dan merata, kesehatan prima, infrastruktur berdaya saing, penguatan ekonomi mandiri dan UMKM naik kelas (Ekomas), kota bersih dan tangguh bencana, hingga penyediaan air bersih dan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Menurut Mahyaruddin, percepatan pembangunan ekonomi daerah harus berorientasi pada potensi lokal, khususnya sektor perdagangan, UMKM, dan perikanan, yang didukung dengan inovasi pelayanan publik serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.
“Penguatan ekonomi harus dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan keterampilan, mutu pendidikan, dan akses layanan kesehatan yang lebih inklusif,” tegasnya.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprovsu, M. Armand Effendy Pohan, menekankan agar penyusunan RKPD 2027 Kota Tanjungbalai selaras dengan RPJMD Provinsi serta program strategis nasional Astacita Presiden RI Prabowo Subianto.
Ia menyebutkan, sinergi program antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berimbang hingga tingkat regional dan nasional.
“Hasil pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur harus benar-benar dirasakan masyarakat, terutama di wilayah pesisir, daerah rawan bencana, dan kawasan dengan tingkat kemiskinan tinggi,” ujarnya.
Kepala Bapperida Pemkot Tanjungbalai, Mariani, menjelaskan bahwa Musrenbang RKPD bertujuan mendorong kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat sipil agar perencanaan pembangunan tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga bottom-up sesuai kebutuhan riil masyarakat.
“Musrenbang RKPD merupakan instrumen penting untuk mewujudkan good governance melalui keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi publik,” kata Mariani.
Musrenbang RKPD 2027 Kota Tanjungbalai menghadirkan narasumber dari Bapelitbang Provinsi Sumatera Utara, Okotavia Siska Yanti selaku Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, serta diikuti peserta dari unsur Forkopimda, kepala OPD, instansi vertikal, TP PKK, camat, lurah, tokoh masyarakat dan agama, akademisi, wartawan, serta LSM. (Hani/Hanif)
