Masyarakat Minta Bupati Evaluasi Kepala Sekolah SD Negeri 091440 Manik Hataran

oleh

SIMALUNGUN CN-  Kekecewaan masyarakat terhadap Kepala Sekolah SD Negeri 091440 Manik Hataran, Mei Pardede, semakin memuncak. Warga meminta Bupati Simalungun segera turun tangan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan kepala sekolah tersebut, menyusul berbagai persoalan yang dinilai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Sorotan utama muncul terkait dugaan perbedaan data siswa di sistem Dapodik dengan data resmi pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

example banner

 

Kasus itu mencuat setelah ditemukan perbedaan identitas siswa atas nama Artah Maria, meski nomor KK tercatat sama namun nama belakang berbeda antara “br Tambah” dan “br Dongoran”.

BACA  Polres Tebing Tinggi Siagakan Personel Gabungan untuk Amankan Takbiran dan Idul Adha 1447 H

 

 

Namun, polemik yang berkembang di tengah masyarakat tidak hanya soal administrasi siswa. Dari berbagai keterangan warga Dusun III, Kepala Sekolah Mei Pardede disebut sudah cukup lama menjabat, namun dinilai kurang membaur dengan masyarakat sekitar. Sikap tersebut dianggap mencederai nilai toleransi dan kebersamaan di lingkungan sekolah maupun masyarakat.

 

 

“Selama ini masyarakat merasa kurang dilibatkan. Padahal sekolah itu berada di tengah lingkungan warga dan seharusnya bisa menjalin hubungan baik dengan masyarakat sekitar,” ungkap salah seorang warga kepada kru media.

BACA  Polsek Tapung Hulu Dukung Program Ketahanan Pangan Nasional di Desa Sukaramai

 

 

Informasi yang dihimpun juga menyebutkan bahwa warga sekitar selama ini disebut tidak pernah diberdayakan dalam kegiatan sekolah, termasuk dalam hal kebersihan lingkungan sekolah. Warga mempertanyakan kebijakan pihak sekolah yang dikabarkan mempercayakan pekerjaan kebersihan kepada suami kepala sekolah sendiri.

 

 

Tak hanya itu, masyarakat juga menyoroti posisi operator sekolah yang disebut dijabat oleh anak kepala sekolah yang saat ini turut bertugas di sekolah tersebut. Kondisi itu memunculkan berbagai pertanyaan dari masyarakat terkait transparansi dan profesionalisme dalam pengelolaan lingkungan sekolah.

BACA  Kapolres Inhu Pimpin Pengamanan Pawai Takbir Idul Adha 1447 H

 

 

Warga berharap Pemerintah Kabupaten Simalungun melalui Dinas Pendidikan segera melakukan pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh agar persoalan yang berkembang tidak semakin menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

 

 

“Jangan sampai sekolah negeri terkesan dikelola seperti milik pribadi. Kami hanya ingin ada keterbukaan dan keadilan,” ujar warga lainnya.

 

 

Hingga berita ini diterbitkan, pihak Kepala Sekolah SD Negeri 091440 Manik Hataran belum memberikan klarifikasi resmi terkait berbagai sorotan yang berkembang di tengah masyarakat tersebut.

 

Reporter ; JR. S

Editing : HP. S

No More Posts Available.

No more pages to load.