Monitoring PAAREDI, TP PKK Sumut Apresiasi Inovasi RUMBIA

Tanjungbalai (CN) Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungbalai menyambut kunjungan Tim Monitoring Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Kelurahan Pantai Burung, Kecamatan Tanjungbalai Selatan, Rabu (12/8/2026).

Tim Monitoring TP PKK Provinsi Sumatera Utara dipimpin Ketua Tim, Sitti Banina, bersama rombongan. Kedatangan tim disambut Wakil Wali Kota Tanjungbalai Muhammad Fadly Abdina, Ketua TP PKK Kota Tanjungbalai Ny. Mashandayani Mahyaruddin, Kepala BNN Kota Tanjungbalai, pimpinan OPD, Camat Tanjungbalai Selatan Yudhi Irfan Lesmana, lurah, jajaran pengurus TP PKK tingkat kota, kecamatan dan kelurahan, serta undangan lainnya.

Dalam kegiatan monitoring Program Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital (PAAREDI), Wakil Wali Kota Muhammad Fadly Abdina menyampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi di tingkat kecamatan dan kota, Kelurahan Pantai Burung terpilih sebagai yang terbaik dalam pelaksanaan PAAREDI Tahun 2026 di Kota Tanjungbalai.

Fadly menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh OPD serta TP PKK Kota Tanjungbalai yang telah melakukan pembinaan terhadap Kecamatan Tanjungbalai Selatan dan Kelurahan Pantai Burung hingga mampu mewakili Kota Tanjungbalai pada tahap monitoring tingkat Provinsi Sumatera Utara.

“PAAREDI bukan sekadar program, tetapi merupakan gerakan moral dan sosial untuk menyiapkan generasi penerus bangsa yang berkarakter, berakhlak mulia, dan tangguh menghadapi perubahan zaman. Melalui kegiatan ini, PKK berperan aktif menanamkan nilai-nilai positif di lingkungan keluarga, karena dari keluarga yang kuat akan lahir anak-anak yang hebat,” ujar Fadly.

BACA Wakil Walikota Tanjungbalai Sambut Baik Program Gereja Ramah Anak

Menurutnya, kegiatan monitoring dan evaluasi bukan hanya menjadi sarana penilaian, tetapi juga momentum untuk memperkuat komitmen, menumbuhkan semangat, serta memantapkan langkah agar Kota Tanjungbalai mampu memberikan yang terbaik.

“Saya meyakini, dengan kerja keras, kekompakan, dan inovasi seluruh kader PKK serta dukungan seluruh elemen masyarakat, Tanjungbalai bisa menjadi juara. Mari kita buktikan bahwa PKK Kota Tanjungbalai tidak hanya aktif, tetapi juga produktif dan inspiratif dalam menjalankan setiap programnya,” katanya.

Fadly juga mengajak seluruh jajaran TP PKK, mulai dari tingkat kota hingga dasawisma, untuk terus menjaga semangat, memperkuat koordinasi, serta memberikan hasil terbaik dalam penilaian PAAREDI.

“Jadikan evaluasi hari ini sebagai ajang introspeksi sekaligus pemacu semangat untuk menunjukkan bahwa Tanjungbalai layak dan mampu mengikuti perkembangan zaman,” ajaknya.

Di akhir sambutannya, Fadly memberikan apresiasi dan rasa bangga kepada TP PKK Kelurahan Pantai Burung yang telah melaksanakan berbagai kegiatan inovatif dalam program PAAREDI.

“Mari bersama kita wujudkan Tanjungbalai EMAS, Elok, Maju, Agamais dan Sejahtera, melalui keluarga yang tangguh dan anak-anak yang berdaya,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Tanjungbalai Ny. Mashandayani Mahyaruddin mengatakan bahwa TP PKK Kota Tanjungbalai telah melakukan pembinaan secara intensif terhadap Kelurahan Pantai Burung sebagai perwakilan Kota Tanjungbalai dalam penilaian PAAREDI tingkat Provinsi Sumatera Utara.

BACA Video Pekerja Tanpa APD Beredar, Outsourcing PTPN IV Bah Butong Ungkap 4 Dugaan Persoalan SIMALUNGUN I CN Persoalan tenaga kerja outsourcing di Pabrik Teh PTPN IV Regional II Bah Butong, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, kembali menjadi sorotan. Informasi awal mencuat setelah beredar video di media sosial yang memperlihatkan pekerja diduga melakukan aktivitas pekerjaan tanpa dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD). Dari sorotan tersebut, redaksi SemiMedia kemudian menerima pesan pribadi melalui Messenger dari seorang pekerja outsourcing yang mengungkap sejumlah dugaan persoalan di lingkungan kerja. Pekerja tersebut meminta identitasnya dirahasiakan karena khawatir terhadap konsekuensi di tempat kerja. Dalam keterangannya kepada redaksi, sedikitnya terdapat empat persoalan yang disebut merugikan pekerja outsourcing. Lembur Dipertanyakan, Pekerja Mengaku Tak Mendapat Penjelasan Transparan Persoalan pertama menyangkut upah lembur. Pekerja mengaku tidak mengetahui secara jelas bagaimana perhitungan upah lembur dilakukan. Ketika perhitungan tersebut dipertanyakan, pekerja mengaku justru mendapatkan ancaman atau tekanan. Padahal, Kementerian Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa kerja lembur memiliki ketentuan mengenai batas waktu dan pembayaran upah lembur. Karena itu, jika terdapat perbedaan antara jam kerja yang dijalani dengan pembayaran yang diterima, persoalan tersebut patut diperiksa melalui dokumen resmi perusahaan. Disebut Bisa Bekerja Hingga 22 Jam Persoalan kedua jauh lebih serius. Pekerja mengaku, ketika jumlah pucuk teh yang harus dikerjakan mencapai lebih dari 100 ton per hari, mereka bisa bekerja hingga sekitar 22 jam. Keterangan ini tentu membutuhkan verifikasi. Namun apabila benar terjadi, kondisi tersebut menjadi persoalan serius karena menyangkut batas waktu kerja, waktu istirahat, keselamatan dan kesehatan pekerja. Kementerian Ketenagakerjaan sendiri menjelaskan bahwa ketentuan kerja lembur memiliki batas tertentu dan pada prinsipnya pekerja harus memperoleh waktu istirahat yang cukup. Pertanyaannya: siapa yang mengawasi pencatatan jam kerja pekerja outsourcing di Bah Butong? APD Disebut Harus Beli Sendiri Persoalan ketiga kembali menyangkut keselamatan kerja. Pekerja mengaku APD tidak pernah diberikan secara rutin oleh pihak pabrik sehingga mereka harus membeli sendiri perlengkapan keselamatan. Yang lebih miris, menurut pengakuannya, APD baru dipinjamkan ketika ada tamu datang ke pabrik. Setelah kunjungan selesai, APD tersebut disebut harus dikembalikan. Jika keterangan tersebut benar, kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan serius. Apakah APD disediakan untuk melindungi pekerja, atau hanya digunakan ketika perusahaan menerima kunjungan? Temuan ini juga perlu diklarifikasi karena penelitian terdahulu mengenai keselamatan kerja di Unit Bah Butong mencatat adanya program keselamatan, termasuk penyediaan APD, pelatihan keselamatan dan inspeksi peralatan kerja. Artinya, jika pekerja outsourcing saat ini mengaku harus membeli APD sendiri, perlu dijelaskan bagaimana implementasi SOP dan sistem K3 perusahaan terhadap tenaga outsourcing. Premi Disebut Hanya Diterima Separuh Persoalan keempat menyangkut premi kerja. Pekerja mengaku mereka memiliki hari libur setiap Senin. Ketika harus masuk bekerja, pembayaran disebut menggunakan sistem premi. Menurut pengakuannya, pernah ada informasi dari pihak pusat bahwa perhitungan premi pekerja outsourcing akan disamakan dengan karyawan pabrik. Namun, pekerja mengklaim premi yang diterima hanya sekitar setengah dari premi karyawan pabrik, sementara sisanya tidak diketahui ke mana. Jika benar terdapat perbedaan antara hak yang dijanjikan atau diperjanjikan dengan pembayaran yang diterima, maka transparansi perhitungan menjadi penting untuk diperiksa. Berapa sebenarnya premi yang menjadi hak pekerja? Berapa yang dibayarkan? Dan atas dasar aturan atau perjanjian apa perhitungannya? Kini Bukan Lagi Sekadar Persoalan APD Empat pengakuan tersebut membuat persoalan outsourcing di Bah Butong semakin serius. Sebelumnya, sorotan publik tertuju pada video pekerja yang diduga bekerja tanpa APD. Setelah itu muncul informasi mengenai dugaan tekanan terhadap pekerja dan pemindahan seorang pekerja ke bagian Afd. Kini muncul pula dugaan persoalan upah lembur, jam kerja sangat panjang, penyediaan APD, dan pembayaran premi. Rangkaian informasi tersebut tentu tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta yang telah terbukti. Namun, cukup menjadi alasan bagi instansi berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan mencocokkan pengakuan pekerja dengan dokumen perusahaan. Pengawas Ketenagakerjaan Diminta Turun Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara melalui Pengawas Ketenagakerjaan dinilai perlu melakukan pemeriksaan langsung. Pemeriksaan dapat mencakup daftar hadir, rekaman jam kerja, perhitungan dan pembayaran lembur, perjanjian kerja outsourcing, bukti pembayaran premi, serta dokumen penyediaan APD. Publik tidak membutuhkan sekadar bantahan. Yang dibutuhkan adalah transparansi dan pembuktian berdasarkan dokumen. Sebagai perusahaan milik negara, PTPN IV Regional II Bah Butong semestinya menjadi contoh dalam penerapan keselamatan kerja dan perlindungan tenaga kerja. Manajemen Belum Memberikan Klarifikasi Hingga berita ini ditayangkan, pihak manajemen PTPN IV Regional II Bah Butong belum memberikan klarifikasi resmi kepada redaksi terkait empat dugaan persoalan yang disampaikan pekerja tersebut. SemiMedia.co.id tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak manajemen maupun perusahaan penyedia tenaga outsourcing. Catatan Redaksi: Empat persoalan di atas merupakan keterangan seorang pekerja outsourcing yang disampaikan kepada redaksi melalui pesan pribadi. Redaksi belum menyimpulkan adanya pelanggaran dan masih menunggu verifikasi serta pemeriksaan dari pihak berwenang. HP. S/FB. S

Salah satu inovasi yang diperkenalkan dalam kegiatan tersebut adalah Rumah Baca Ibu dan Anak (RUMBIA). Program ini menjadi wadah bagi ibu dan anak untuk melakukan berbagai kegiatan positif, khususnya membaca dan bermain bersama. Kegiatan RUMBIA dilaksanakan setelah anak-anak pulang sekolah.

Mashandayani berharap RUMBIA dapat dilaksanakan secara rutin dan berkelanjutan di setiap kelurahan di Kota Tanjungbalai.

Ia juga mengajak para orang tua untuk bersama-sama memberikan edukasi, bimbingan, serta keteladanan yang baik kepada anak-anak agar tumbuh menjadi generasi yang berkualitas.

“Sebagai orang tua dan ibu, saya berharap kita dapat bersama-sama memberikan edukasi dan bimbingan yang baik kepada anak-anak kita,” ujarnya.

Mashandayani menambahkan, keberhasilan pembinaan tidak terlepas dari dukungan perangkat daerah serta komitmen Pemerintah Kota Tanjungbalai dalam mendukung seluruh program kerja TP PKK guna mewujudkan visi Tanjungbalai EMAS, Elok, Maju, Agamais dan Sejahtera.

Ketua Tim Monitoring TP PKK Provinsi Sumatera Utara, Sitti Banina, menjelaskan bahwa kegiatan monitoring merupakan bagian dari rangkaian HKG PKK Tahun 2026 sekaligus tindak lanjut hasil supervisi sebelumnya.

Menurutnya, monitoring bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan untuk melihat secara langsung implementasi 10 Program Pokok PKK di tengah masyarakat sekaligus mengevaluasi kinerja kader PKK di lapangan.

Kelurahan Pantai Burung menjadi salah satu nominasi dalam penilaian PAAREDI tingkat Provinsi Sumatera Utara. Sitti Banina mengatakan, kunjungan ke Kota Tanjungbalai merupakan hari kedua rangkaian penilaian setelah sebelumnya dilaksanakan di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

BACA Semarak Kemerdekaan, ASN Pemko Tanjungbalai Adu Kekompakan

“Setelah dari Tanjungbalai, kami akan melanjutkan penilaian ke Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batubara,” ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Sitti Banina mengapresiasi berbagai kegiatan pembinaan anak dan remaja yang dilakukan TP PKK Kota Tanjungbalai, termasuk keberadaan Rumah Baca Ibu dan Anak (RUMBIA) di Kelurahan Pantai Burung.

Menurutnya, RUMBIA merupakan inovasi yang sangat baik dalam mendukung pembinaan anak-anak, terlebih PAAREDI menjadi salah satu program yang dinilai dalam kegiatan tersebut.

Ia juga mengapresiasi upaya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tanjungbalai dalam meningkatkan kembali minat baca anak-anak di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital.

“Banyak kegiatan yang dilaksanakan bersama forum anak dan OPD terkait dalam pembinaan anak dan remaja. Ini sangat luar biasa,” ungkapnya.

Sitti Banina menilai program yang dilaksanakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tanjungbalai patut diapresiasi karena tidak hanya menunggu anak-anak datang ke perpustakaan, tetapi juga secara aktif menghadirkan taman baca di berbagai ruang publik.

Kegiatan taman baca tersebut, lanjutnya, dilaksanakan hampir setiap hari di berbagai lokasi, seperti taman bermain, kegiatan Car Free Day (CFD), kelurahan, maupun sarana publik lainnya.

Ia berharap pembinaan melalui kader PKK, forum anak, OPD terkait, serta berbagai komunitas dapat terus dikembangkan. Dengan demikian, anak-anak dan remaja di Kota Tanjungbalai diharapkan mampu memanfaatkan teknologi secara bijak dan produktif, sekaligus tetap memiliki budaya literasi yang kuat. (Hani/Hanif)

MENARIK UNTUK DI BACA...

Komentar